Ini Kata Dubes Inggris soal Kantor OPM di Oxford

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Duta Besar Inggris untuk Indonesia Mark Canning (kiri) menyambut kedatangan Perdana Menteri Inggris David Cameron di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta (11/4). TEMPO/Subekti

    Duta Besar Inggris untuk Indonesia Mark Canning (kiri) menyambut kedatangan Perdana Menteri Inggris David Cameron di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta (11/4). TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar Inggris untuk Indonesia Mark Canning menegaskan bahwa sikap Dewan Kota Oxford yang merestui dan memfasilitasi pendirian sebuah kantor perwakilan untuk Organisasi Papua Merdeka (OPM), bukanlah sikap pemerintah Inggris. "Kami memahami kesensitifan isu ini bagi pemerintah Indonesia," kata Canning dalam siaran persnya, Sabtu 4 Mei 2013.

    Dia menjelaskan bahwa pandangan Dewan Kota Oxford tidak mewakili pandangan pemerintah Inggris."Dewan Kota Oxford seperti halnya dewan-dewan lainnya di Inggris, bebas mendukung tujuan apapun yang mereka inginkan. Mereka bukan bagian dari pemerintah," kata Canning. "Segala bentuk tindakan mereka tidak ada hubungannya dengan pemerintah Inggris dalam hal ini," katanya lagi.

    Akhir April 2013 lalu, OPM mendirikan kantor perwakilan internasional pertamanya di Oxford, Inggris.
    Kantor itu dipimpin Benny Wenda, aktivis Papua Merdeka yang paling vokal di Eropa.

    Duta Besar menegaskan bahwa selama ini posisi Pemerintah Inggris sangat jelas. "Kami menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia dan kami ingin Papua mencapai kesejahteraan dan perdamaian, sama seperti provinsi-provinsi lainnya di seluruh Indonesia," kata Canning.

    Meski begitu, dia menekankan bahwa pemerintah Inggris prihatin dengan masih adanya sejumlah kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. "Kami juga sependapat dengan pernyataan perwakilan Komisi HAM PBB Navi Pilay yang mengatakan bahwa masih ada beberapa keprihatinan dugaan pelanggaran HAM di Papua yang harus ditangani," kata Canning.

    Dia menutup siaran persnya dengan menegaskan bahwa pemerintah Inggris menyadari bahwa pemerintah Indonesia telah berusaha memperbaiki keadaan ini. "Kami sepenuhnya mendukung usaha-usaha tersebut," kata Canning. Kedutaan Besar Inggris, menurut dia, terus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ingin memajukan Papua.

    RILIS | WD

    Berita Terpopuler:
    25 Buruh Panci Disekap, 3 Bulan Tidak Mandi

    Ayu Azhari Simpan Duit Fathanah dalam Tas Mewah 

    Sekap Buruh, Pabrik Panci di Sepatan Digerebek

    X-Factor, Ariel Noah Dukung Fatin Shidqia 

    Bos Pabrik Panci yang Siksa Buruh Jadi Tersangka


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.