Rabu, 21 Februari 2018

PDIP Sarankan Akbar Non Aktif Sebagai Ketua DPR

Oleh :

Tempo.co

Senin, 14 Juli 2003 10:45 WIB
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyarankan, agar Akbar Tanjung mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR untuk sementara waktu. Hal ini, menurut PDIP, untuk memudahkan proses pemeriksaan untuk kepentingan penyidikan. “Akan lebih terhormat bagi Pak Akbar, untuk memudahkan pemeriksaan, seyogyanya sementara mengundurkan diri dari jabatannya,” ujar Sekretaris Jenderal DPP PDIP Sutjipto, seusai rapat rutin DPP di Wisma Perjuangan, Jalan Pecenongan, Jakarta, Selasa (8/1) petang. Kendati demikian, tandas Sucipto, partainya tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Partainya, kata dia, lebih menginginkan agar kasus penyelewengan dana nonbujeter Bulog Rp 54,6 miliar dengan tersangka mantan kepala Bulog Rahardi Ramelan dan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung itu diproses secara hukum. Sucipto menolak anggapan bahwa partainya tidak mendukung pembentukan Panitia Khusus Kasus Bulog II dan Dewan Kehormatan di DPR. “Bukannya tidak mendukung, tetapi mendahulukan proses hukum. Jika proses hukumnya mandul, barulah partai akan lebih mendorong ke arah proses politik di DPR,” paparnya. Meski begitu, Sucipto mengakui adanya perubahan sikap partai. Semula memang partainya menginginkan agar proses hukum dan proses politik dapat berjalan beriringan. Salah satu penyebabnya, menurut dia, karena adanya kritik masyarakat yang menilai niat untuk menunjukkan usaha penegakan supremasi hukum, kurang memadai. Karena itu, menurut Sutjipto, pihaknya berharap masyarakat luas dapat benar-benar membaca bahwa memang sungguh-sungguh terdapat upaya penegakan supremasi hukum. Dalam kesempatan itu, Sutjipto membantah bahwa telah ada instruksi sebelumnya dari Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri. “Ini baru berkembang di kalangan anggota fungsionaris yang lain,” ujarnya. Megawati, ujarnya, sama sekali tidak berkomentar mengenai kesimpulan tersebut. Dia juga membantah perubahan sikap itu muncul seiring dengan pernyataan Taufik Kiemas, suami Presiden Megawati, Senin (7/1) kemarin, yang menyatakan bahwa Fraksi PDIP mencegah terbentuknya Panitia Khusus Bulog di DPR. “Pak Taufik Kiemas justru ikut mengumandangkan bahasa partai, dalam bahasa beliau. Ya, mungkin kemasan bahasanya berbeda, tapi semangatnya mungkin sama,” tegas Sutjipto lagi. Dia menambahkan, PDIP sama sekali belum menghubungi para menteri yang berasal dari Partai Golkar. Selain itu, partai juga belum membahas kemungkinan calon pengganti Akbar dari F-PDIP. Seandainya Akbar bersedia mengundurkan diri. (Dara Meutia Uning-Tempo News Room)

     

     

    Selengkapnya
    Grafis

    INFO Penilaian Kementerian LHK soal Tiga Bulan Bersih Sampah

    Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melakukan penilaian kinerja pemerintah dan masyarakat terait program Tiga Bulan Bersih Sampah.