Iklan
TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Sekretaris Jenderal DPP PDIP Sutjipto menyatakan ada segelintir kelompok yang mencoba merongrong pemerintahan pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri dengan isu rangkap jabatan dan pemerintahan “keranjang sampah”. "Mereka menghendaki agar Mbak Mega melepas kedudukannya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan," tegas Sutjipto dalam pidato politiknya di hadapan sekitar 3.000 kader PDIP di lapangan Denggung, Kabupaten Sleman, DIY, Minggu (10/3) siang. Hal ini menurut Sutjipto bertentangan dengan aspirasi kader-kader PDIP di sejumlah kota. Mereka tidak rela bila Megawati menanggalkan jabatannya sebagai Ketua Umum DPP PDIP. "Mereka tidak rela Mbak Mega melepas jabatannya. Kita semua sepakat Mbak Mega tetap menjabat sebagai Ketua Umum PDIP meskipun kini menduduki jabatan presiden," kata Sutjipto yang disambut gegap gempita massa PDIP yang memadati lapangan Denggung, Sleman, Yogyakarta. Pernyataan Sutjipto itu didukung Soetardjo Soerjogoeritno. "Di Inggris saja, Perdana Menteri Tony Blair juga tidak melepas jabatannya sebagai ketua umum partai. Demikian pula dengan Perdana Menteri Mahatir Muhammad di Malaysia yang tetap memimpin partai UMNO. Hal sama juga ada pada kepala negara Filipina. Jadi, kenapa Megawati kini malah digoyang dengan isu rangkap jabatan itu?" ujarnya setengah bertanya. Pada bagian lain Sutjipto menambahkan bahwa banyak pihak salah menafsirkan pernyataan pemerintah “keranjang sampah". Pernyataan itu, kata dia, diterjemahkan bahwa pemerintahan Megawati bobrok dan tidak mampu bekerja. "Padahal yang dimaksudkan Mbak Mega adalah pemerintahan sekarang ini ibarat keranjang sampah yang menampung limbah yang dulu dihasilkan oleh pemerintahan Orde Baru,” tandasnya. “Sampah-sampah rezim Orde Baru itu dikemas dengan berbagai perundangan dan hukum untuk mengamankan perilaku KKN mereka agar tidak bisa diusut. Kini, yang harus kita lihat adalah bahwa pemerintahan Mega sudah menunjukkan kinerja yang baik dengan memperbaiki kondisi perekonomian. Dan itu bukan rekayasa," tambahnya. Pertemuan yang dihadiri juga dua fungsionaris DPP PDIP, Soetardjo Soerjogoeritno dan Guruh Soekarnoputra itu, sempat dikhawatirkan akan memicu kerusuhan dengan pendukung partai lain, seperti yang terjadi pertengahan bulan lalu di Yogyakarta. Untuk mengantisipasi munculnya kerusuhan, panitia sudah melakukan koordinasi dengan Polres Sleman. Panitia juga mengerahkan sekitar 1.000 Satgas PDIP dibantu ratusan Banser yang ditempatkan di lokasi strategis serta di beberapa wilayah basis massa parpol lain. Ketika acara usai, panitia mengimbau kader-kader PDIP untuk langsung pulang ke rumah dan tidak perlu melakukan konvoi kendaraan keliling kota. Imbauan itu ditaati kader-kader PDIP. Namun, insiden kecil masih saja terjadi di wilayah Gamping, sekitar pukul 16.30 WIB. Beberapa orang tak dikenal mengganggu kader PDIP saat dalam perjalanan pulang. Kericuhan hanya berlangsung singkat berkat kesigapan aparat kepolisian. Seorang kader PDIP terluka dan aparat kepolisian menyita beberapa senjata tajam. Hingga petang hari situasi Yogya relatif aman. Warga tetap melakukan aktivitas seperti biasa dan arus lalu lintas di jalan-jalan utama kota Yogya tetap ramai. (Heru C.N.-Tempo News Room)
Iklan
