DPR Minta Tim Gabungan Pengusut Kasus Cebongan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Surakarta - Tim investigasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sudah mengumumkan pelaku penyerbuan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, adalah 11 anggota Komando Pasukan Khusus Grup 2 Kandang Menjangan, Kartasura, Sukoharjo.

    Namun Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Hidayat Nur Wahid mengatakan, anggota DPR meragukan hasil investigasi TNI AD tersebut. "Kami menilai masih banyak yang perlu diklarifikasi," ujar Hidayat ketika ditemui di Surakarta, Minggu, 21 April 2013.

    Karena itu, anggota DPR minta pembentukan tim gabungan untuk mengulik kasus Cebongan. Tim gabungan terdiri dari anggota DPR, unsur TNI, Kepolisian, dan tim independen.

    "Kami tidak berencana membentuk pansus (panitia khusus). Karena nanti bisa muncul tudingan politisasi dan saling pelintir sehingga mengaburkan esensi sebenarnya," tuturnya.

    Dia meminta TNI AD dan Kopassus dapat menerima usulan pembentukan tim gabungan. Sebab, tujuannya untuk membuka kasus Cebongan seterang mungkin. "Sehingga kepercayaan publik ke Kopassus bisa terjaga," katanya.

    Menurut dia, sikap kesatria Kopassus tidak hanya ditunjukkan dengan pengakuan 11 pelaku. Tapi lebih jauh lagi, berani menyatakan apa adanya dan sebenar-benarnya. "Masyarakat akan mengapresiasi Kopassus yang berani buka-bukaan," ucapnya.

    Setelah semua fakta terungkap, kemudian ditindaklanjuti dengan pengadilan yang dilakukan secara adil dan terbuka.

    UKKY PRIMARTANTYO

    Topik Hangat:
    Ujian Nasional
    | Bom Boston | Lion Air Jatuh | Preman Yogya | Prahara Demokrat

    Berita Terpopuler:
    Kena Gusur, Warga Waduk Pluit Marah kepada Jokowi

    Begini Tampang Tersangka Bom Boston Sesuai CCTV

    Lion Air Jatuh, Boeing Beri Penghargaan Pilot


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wacana Liberalisasi Penerbangan, Pemerintah Undang Maskapai Asing

    Pemerintah membuka wacana liberalisasi penerbangan dengan mengundang maskapai asing untuk mengoperasikan rute domestik demi memperketat kompetisi.