Barisan Oposisi Rakyat Tolak RUU TNI
Kamis, 2 September 2004 15:49 WIB
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Kamis, 2 September 2004 15:49 WIB
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Revisi RUU TNI Perluas Wewenang Militer
11 Mei 2023
Usulan revisi RUU TNI sarat agenda perluasan wewenang militer.
HUT TNI ke-76, Setara Institute Sebut 3 Mandat Reformasi TNI Belum Dipenuhi
5 Oktober 2021
Setara Institute melaporkan temuan bahwa tiga dari tujuh mandat reformasi TNI belum juga terpenuhi.
Jokowi dan Prabowo Berjanji Sejahterakan Anggota TNI
8 Februari 2019
Polemik peran TNI kembali mencuat setelah Presiden Jokowi berencana membentuk 60 pos baru di tubuh satuan militer.
Komisi Pertahanan DPR Sebut Revisi UU TNI Masih Wacana
6 Februari 2019
Komisi Pertahanan DPR mengatakan revisi UU TNI masih sekedar wacana
TNI Menolak Disidik Polisi
15 Februari 2009
TNI: "masa saudara muda mau memeriksa saudara tua"
RUU Peradilan Militer Dukung Reformasi TNI
11 Februari 2006
Andreas Pareira, anggota komisi I DPR RI, mengatakan bahwa RUU Peradilan Militer disusun untuk mendukung reformasi TNI. "Sebaiknya prajurit TNI tidak meminta hal yang berlebihan," ujarnya.
Pansus RUU Militer Minta LSM Bikin RUU Tandingan
20 September 2005
Panitia khusus DPR untuk Rancangan Undang-undang (RUU) Peradilan Militer meminta masukan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Pansus, meminta draft RUU tandingan yang terinci pasal per pasal.
Isu Diracun, Akhirnya Terbukti
13 November 2004
Komnas HAM dan kekuatan sipil harus terlibat dalam penyelidikan kasus ini. Siapa pelakunya?
TNI Siap Lepas Yayasan Lebih Cepat
12 November 2004
Panglima TNI mengatakan siap melepas yayasan di lingkungan TNI kepada pemerintah lebih cepat dari batas waktu UU TNI.
TNI Dibawah Dephan, Sebaiknya Ditunda
11 November 2004
Di masa transisi seperti sekarang, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Ermaya Suryadinata memandang TNI belum bisa ditempatkan dibawah Dephan.