Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

FPDI-P Ingin Kodam di Jawa Dibubarkan

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Surabaya:Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Permadi menyatakan dalam pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) TNI, tetap menginginkan agar dilakukan efisiensi terhadap keberadaan komando teritorial di lingkungan TNI. Permadi berpendapat, sebaiknya Komando Daerah Militer (Kodam) hanya diperlukan di tiga katoegori wilayah nusantara, yang memang mengharuskan adanya perhatian pengamanan secara khusus. "Tiga wilayah itu yakni daerah perbatasan, daerah rawan konflik, serta di pulau-pulau dengan sumber daya alam besar sehingga memerlukan pengamanan ketat," kata Permadi seusai menjadi pembicara dalam Diskusi mengenai ?Daftar Inventarisasi Masalah? atas RUU TNI di Universitas Airlangga, Surabaya, Rabu (1/9).Atas rekomendasi itulah, FPDI-P kemudian berpendapat, sebaiknya Kodam dan unsur komando teritorial lainnya di Pulau Jawa dihapuskan saja. "Atau paling tidak, berhenti sampai Kodim, tak perlu ada Koramil dan Babinsa," ujarnya. Permadi menekankan, di masa mendatang peran sosial politik militer harus benar-benar hilang sama sekali. "Sesuai TAP MPR No VII, komando teritorial seperti Kodam itu fungsinya hanya untuk pertahanan. Kalau saat ini kan di sana-sini masih ada babinsa yang kerjaannya meng-golkan caleg tertentu," keluhnya. Permadi menambahkan tugas pokok TNI adalah perang, perang, dan perang. "Sama sekali tak ada fungsi politik dan menangani komando territorial," ungkapnya.Pria yang kembali terpilih sebagai Anggota DPR RI 2004/2009 ini meyakinkan, DPR periode 1999/2004 akan menuntaskan pembahasan RUU itu sebelum masa jabatannya berakhir bulan depan. "Kami usahakan selesai dalam tiga minggu ini. Saat ini tahapannya masih jauh, masih dalam tahap konsiderans/pertimbangan," paparnya. Namun, Permadi berkilah, kunci penyelesaian RUU itu sebenarnya ada pada TNI juga. "Tergantung Dephan dan Mabes TNI. Kalau mereka mau mengalah pada konsep-konsep DPR dan tidak mempertahankan konsep-konsep kontroversial mereka, ya selesai," tegasnya.Permadi menjabarkan, setidaknya ada lima persoalan yang menjadi perdebatan utama DPR RI dan TNI sehingga pembahasan RUU itu menjadi berlarut-larut, yakni mengenai hal pembinaan teritorial, kekaryaan, umur, posisi TNI di bawah Dephan, dan jatidiri TNI. Khusus mengenai posisi TNI apakah di bawah Dephan atau langsung bertanggungjawab kepada presiden, Permadi berpendapat, sesuai UUD 1945, untuk pengerahan militer TNI harus berada di bawah kendali presiden. "Tapi, untuk masalah administrasi, strategi, dan pembelian senjata, TNI ada di bawah tanggungjawab Dephan," ungkapnya.Agus Raharjo - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Revisi RUU TNI Perluas Wewenang Militer

11 Mei 2023

Dokumen terbaru dari Cilangkap kembali memantik kontroversi RUU TNI. Usulan revisi sarat agenda perluasan wewenang militer.
Revisi RUU TNI Perluas Wewenang Militer

Usulan revisi RUU TNI sarat agenda perluasan wewenang militer.


HUT TNI ke-76, Setara Institute Sebut 3 Mandat Reformasi TNI Belum Dipenuhi

5 Oktober 2021

Sejumlah kendaraan tempur dipamerkan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 4 Oktober 2021. Pameran alutsista tersebut digelar menjelang HUT ke - 76 TNI pada tanggal 5 Oktober 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat
HUT TNI ke-76, Setara Institute Sebut 3 Mandat Reformasi TNI Belum Dipenuhi

Setara Institute melaporkan temuan bahwa tiga dari tujuh mandat reformasi TNI belum juga terpenuhi.


Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

2 Mei 2020

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pesan kepada warga muslim memasuki bulan suci Ramadan ini. Pesan yang disampaikan dalam video pendek ini diunggah di YouTube, Jumat dini hari, 24 April 2020. Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.


Jokowi dan Prabowo Berjanji Sejahterakan Anggota TNI

8 Februari 2019

Capres nomor urut 01 Joko Widodo atu Jokowi (kiri) berjalan bersama capres no urut 02 Prabowo Subianto sebelum mengikuti Debat Pertama Capres & Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. ANTARA/Setneg-Agus Suparto
Jokowi dan Prabowo Berjanji Sejahterakan Anggota TNI

Polemik peran TNI kembali mencuat setelah Presiden Jokowi berencana membentuk 60 pos baru di tubuh satuan militer.


Komisi Pertahanan DPR Sebut Revisi UU TNI Masih Wacana

6 Februari 2019

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memimpin penutupan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI tahun 2019 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 31 Januari 2019. 3 pokok prioritas utama yang akan dilaksanakan oleh seluruh prajurit TNI di tahun 2019 yakni, terkait gangguan keamanan di Papua, rawan bencana, dan mensukseskan Pemilu 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Komisi Pertahanan DPR Sebut Revisi UU TNI Masih Wacana

Komisi Pertahanan DPR mengatakan revisi UU TNI masih sekedar wacana


Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

7 Februari 2018

Pasukan TNI juga ikut mengamankan proses penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo, di Jakarta, 29 Februari 2016. TEMPO/Subekti
Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.


Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

4 Februari 2018

Dari kiri: Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih, Host Ichan Loulembah, pakar hukum Bivitri Susanti dan mantan Dirjen Otda Djohermansyah Djohan dalam diskusi Perkara Nonaktif Kepala Daerah di Gondangdia, Jakarta. Sabtu, 18 Februari 2017. TEMPO/Ahmad Faiz.
Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.


PPP Bersedia Mendukung PDIP di Pilgub Sumut dengan 4 Syarat

10 Januari 2018

Sekertaris Jenderal PPP Arsul Sani usai menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk
PPP Bersedia Mendukung PDIP di Pilgub Sumut dengan 4 Syarat

PDIP butuh dukungan PPP untuk menggenapi syarat mengusung calonnya di pilgub Sumut.


PDIP Tunjuk Ahmad Basarah Ketua Tim Pemenangan Gus Ipul-Puti

10 Januari 2018

Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama putrinya Puan Maharani dan ketua fraksi MPR Ahmad Basarah (kanan), saat myaksikan pameran dan dokumenter perjalanan mantan ketua MPR Taufik Kiemas, disela-sela acara Kongres IV PDI Perjuangan, di Inna Grand Bali Beach Sanur, Denpasar, 10 April 2015. TEMPO/Imam Sukamto
PDIP Tunjuk Ahmad Basarah Ketua Tim Pemenangan Gus Ipul-Puti

Sebelumnya nama Ahmad Basarah sempat disebut bakal dicalonkan sebagai wakil gubernur dari PDIP.


PDIP Sambut Baik Keputusan Gerindra Dukung Gus Ipul

10 Januari 2018

Saifullah Yusuf. Dok. TEMPPO//Fully Syafi
PDIP Sambut Baik Keputusan Gerindra Dukung Gus Ipul

Dengan bergabungnya Gerindra ke kubu Gus Ipul, maka koalisi ini merupakan koalisi pertama antara Partai Gerindra dan PDIP dalam pilkada 2018.