Gubernur Bantah Bendera Aceh Picu Patriotisme GAM

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tokoh perdamaian Aceh Jusuf Kalla (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan didampingi Gubernur Aceh Zaini Abdullah (kanan) dan Pemangku Wali Nanggroe Abdul Malik Mahmud seusai menggelar pertemuan tertutup membahas polemik lambang dan bendera Aceh di Jakarta, Sabtu (13/4). ANTARA

    Tokoh perdamaian Aceh Jusuf Kalla (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan didampingi Gubernur Aceh Zaini Abdullah (kanan) dan Pemangku Wali Nanggroe Abdul Malik Mahmud seusai menggelar pertemuan tertutup membahas polemik lambang dan bendera Aceh di Jakarta, Sabtu (13/4). ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Aceh Zaini Abdullah membantah jika qanun lambang dan bendera provinsi berpotensi memicu patriotisme rakyat terhadap Gerakan Aceh Merdeka. Zaini menyatakan, lambang dan bendera Aceh tersebut murni hasil kesepakatan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh secara aklamasi. "Tidak ada GAM disini, ini semua partai nasional maupun lokal menyetujui," kata Zaini udai bertemu dengan Jusuf Kalla di Jakarta, Sabtu, 13 April 2013.

    Zaini mengatakan, tidak ada niatan untuk memberontak dan berpisah dari NKRI di balik bendera itu. Ia mengatakan, qanun ini masalah emosional warga yang telah bersusah payah payah dan begitu lama menantikan hal ini.

    Zaini kemudian membantah pihaknya merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat. Ia menyatakan tidak pernah menuduh seperti itu. "Kami ingin pertahankan bendera merah putih, tapi kan ada cara untuk menjalankan pendekatan terkait qanun ini," kata dia. Untuk itu, kata Zaini, jika memang evaluasi dinilai perlu, Ia akan menaati hal itu.

    Sebelumnya, Gubernur Aceh Zaini Abdullah bertemu dengan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Asisten Pemerintah Sekretaris Daerah Aceh, Iskandar A. Gani menjelaskan, setelah pertemuan tersebut terkait qanun lambang dan bendera Aceh.

    Iskandar mengatakan, di Aceh sudah bergejolak, untuk meredakan gejolan tersebut, pemerintahan Aceh ingin menyamakan persepsi dengan pemerintah pusat. "Ini bentuk klarifikasi, terkait penolakan terkait bendera aceh," kata dia.

    Terlihat hadir, Wali Nangroe Aceh Darussalam Malik Mahmud, tim penasehat penandatanganan perjanjian Helsinki Zakaria Saman, Ketua DPRD Aceh Hasbih Abdullah, dan Staff Presiden, yang hadir dari perjanjian Helsinki Farid Husein.

    TRI ARTINING PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.