Pemerintah Aceh Klarifikasi Lambang Daerah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pawai bendera bulan bintang di Banda Aceh, Senin (1/4). Masyarakat menilai bendera Gerakan Aceh Merdeka dulunya, telah menjadi bendera Provinsi Aceh, setelah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengesahkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. TEMPO/Adi Warsidi

    Pawai bendera bulan bintang di Banda Aceh, Senin (1/4). Masyarakat menilai bendera Gerakan Aceh Merdeka dulunya, telah menjadi bendera Provinsi Aceh, setelah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengesahkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. TEMPO/Adi Warsidi

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Gubernur Aceh akan bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengklarifikasi qanun tentang Lambang dan Bendera Aceh. Sebelumnya, dalam qanun ini, lambang yang dipakai mirip dengan Gerakan Aceh Merdeka. (Baca: Bendera GAM Sah Menjadi Bendera Aceh)

    "Rencananya kami akan berdialog pada pukul 14.00," kata Ketua Badan Legislasi DPR Aceh Abdullah Saleh, Sabtu, 13 April 2013. Abdullah menyatakan, selain dengan Kementerian Dalam Negeri, dialog ini juga akan dihadiri oleh tokoh yang terlibat dalam perjanjian damai Helsinki seperti Jusuf Kalla. "Info yang kami dengar seperti itu," kata dia.

    Abdullah menjelaskan, ada 12 poin yang ingin diklarifikasi oleh pemerintah pusat kepada Dewan dan Gubernur Aceh
    . Beberapa poin itu antara lain, qanun ini dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Poin berikutnya adalah qanun ini dianggap bertentangan dengan perjanjian damai Helsinki. Poin krusial lainnya adalah qanun ini dianggap bertentangan dengan Syariat Islam. "Kami akan sampaikan pandangan kami ihwal beberapa poin ini," kata dia.

    Dia menyatakan, DPR Aceh diwakili oleh sembilan anggota dalam dialog ini. Selain itu, pemerintah Aceh juga akan diwakili oleh gubernur dan jajaran yang terkait pembuatan lambang ini. Dia menyatakan, berusaha menjelaskan penggunaan lambang Gerakan Aceh Merdeka dalam qanun ini. "Keberadaan bendera Aceh sudah disepakati dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan MoU Helsinki," ujarnya.

    Polemik mengenai lambang Aceh muncul ketika beberapa waktu lalu DPR Aceh dan Gubernur Aceh mengesahkan lambang Aceh. Dalam qanun yang disahkan itu, lambang yang dipakai identik dengan lambang Gerakan Aceh Merdeka. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan akan berdialog dengan Aceh guna membahas penggunaan simbol GAM ini.

    Tak hanya itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga berencana untuk mengundang Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, untuk membahas situasi keamanan di Aceh, termasuk permasalahan qanun lambang dan bendera. Undangan ini diklaim sebagai bagian dari fokus pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Aceh.

    WAYAN AGUS PURNOMO


    Terpopuler

    Lagi, Cuit Anas di Twitter Sentil SBY

    Denny Sumargo Menangis di Hadapan DJ Verny

    Begini Cara Wildan Meretas Situs Presiden SBY

    Razia Ngangkang di Aceh, 35 Orang Terjaring

    Menolak Eksekusi, Susno Blak-blakan di YouTube

    LSI: Hanya Ada Tiga Capres Pada Pemilu 2014

    Rizal Ramli Diperiksa KPK Terkait BLBI

    Komnas HAM: Penyerang Cebongan 14 Orang

    Ini Hasil Undian Semifinal Liga Europa


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tahun-Tahun Indonesia Juara Umum SEA Games

    Indonesia menjadi juara umum pada keikutsertaannya yang pertama di SEA Games 1977 di Malaysia. Belakangan, perolehan medali Indonesia merosot.