Newmont Terbukti Cemari Teluk Buyat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah menyimpulkan, perusahaan tambang emas PT Newmont Minahasa Raya telah mencemari lingkungan di Teluk Buyat, Minahasa, Sulawesi Utara. Menurut Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabiel Makarim, kesimpulan diambil berdasarkan rekomendasi tim khusus yang dibentuk pemerintah untuk melakukan penelitian.Nabiel menyatakan, kasus itu segera dibahas dalam rapat koordinasi tingkat menteri bidang politik dan keamanan serta menteri bidang kesejahteraan rakyat. "Pemerintah akan memutuskan sikapnya terhadap Newmont," kata dia kepada wartawan kemarin di Jakarta.PT Newmont, yang kemarin resmi menutup operasi pertambangannya, dinyatakan telah melanggar standar baku mutu, terutama untuk kandungan arsen, air raksa, dan sianida. Perusahaan pertambangan berbasis di Amerika Serikat itu, kata Nabiel, juga telah melanggar izin pembuangan limbah ke laut.Tim independen Kementerian Lingkungan Hidup beranggotakan sejumlah ahli, antara lain dari Institut Pertanian Bogor, Universitas Diponegoro, LIPI, BPPT, Universitas Indonesia, ICEL, dan Universitas Sam Ratulangi. Mereka mengkaji 12 hasil penelitian tentang Teluk Buyat, sejak analisis mengenai dampak lingkungan diberikan pada 1994 ke PT Newmont hingga dilakukan penelitian oleh Laboratorium Forensik Polri, bulan lalu.Nabiel menjamin tim itu bekerja dengan sikap netral. Ia pun menyatakan siap mempertanggungjawabkan hasil kajian ini. "Kalau perlu, saya berlawanan dengan siapa pun. Saya tidak takut. Yang terpenting soal kemanusiaan," kata Nabiel. Ia menambahkan, hasil kajian tim bisa dipakai pemerintah untuk menuntut Newmont ke pengadilan.Dalam rekomendasinya, tim menyarankan agar dilakukan penelitian untuk mengetahui alur penyebab masyarakat di sekitar Teluk Buyat menderita berbagai penyakit. Pemerintah juga disarankan melakukan biomonitoring dan human biomonitoring di wilayah itu. Selanjutnya, tim meminta agar pemerintah melarang model pembuangan limbah ke laut.Secara khusus, tim usul kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral agar mengamendemen peraturan penutupan kontrak kerja Newmont. Dalam dokumen penutupan disebutkan Newmont melakukan pemantauan di sekitar Teluk Buyat selama tiga tahun. "Tim mengusulkan agar PT NMR melakukan pemantauan hingga 30 tahun ke depan," ujar Nabiel membacakan usulan tim itu.Ditemui terpisah, Presiden Direktur PT Newmont Minahasa Raya Richard Bruce Ness tetap menyatakan bahwa perusahaannya tidak mencemari Teluk Buyat. "Kami sudah lama menjalankan bisnis tambang. Jadi, kami tidak mau ambil risiko seperti ini (kasus Buyat)," katanya kepada Koran Tempo di kantornya.Ness mengaku siap diperiksa oleh tim penyidik Markas Besar Kepolisian RI. Ia mengatakan, hingga kemarin polisi belum pernah memeriksa dirinya dalam kasus ini. "Saya akan jelaskan semua kalau diperiksa," katanya.Penyidik dari Laboratorium Forensik Polri Komisaris Besar Sulistyo menyatakan, tersangka kasus itu segera ditetapkan, dan kini mengarah ke PT Newmont Minahasa Raya. "Tapi kami masih berpegang asas praduga tak bersalah," ujarnya.Para tersangka, menurut Direktur Tindak Pidana Tertentu Polri Brigjen Suharto, akan dijerat Pasal 41 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.Sementara itu, Newmont Minahasa kemarin memasukkan material terakhir yang mengandung emas dan mematikan peralatan pabriknya. Manajer Hubungan Masyarakat Newmont David Sompie menyatakan, perusahaan ini juga akan mengurangi tenaga kerjanya.Pembongkaran pabrik akan dilakukan dalam enam bulan terhitung sejak pengolahan bijih emas dihentikan. Selanjutnya, Newmont menyatakan akan terus melakukan kegiatan reklamasi, antara lain penataan lahan dengan penyebaran tanah pucuk dan pengendalian erosi. Kegiatan reklamasi dan pemantauan lingkungan ini akan berjalan hingga tiga tahun ke depan.Dalam Kontrak Karya, Newmont diwajibkan menawarkan harta kekayaan perusahaan untuk dijual kepada pemerintah pusat saat kegiatan operasi tambang berhenti. Semua harta kekayaan perusahaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang berada di wilayah Kontrak Karya, harus ditawarkan untuk dijual kepada pemerintah. eduardus karel/martha/maria rita/verrianto

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.