Mantan Pangdam IV: Komnas HAM Jangan Didengar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima Kodam IV Diponegoro Mayor Jenderal TNI Hardiono Saroso. ANTARA/Anis Efizudin

    Panglima Kodam IV Diponegoro Mayor Jenderal TNI Hardiono Saroso. ANTARA/Anis Efizudin

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Panglima Daerah Militer IV Diponegoro Mayor Jenderal TNI Hardiono Saroso memberikan tanggapan mengenai temuan  tim investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam kasus penyerangan terhadap Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta.

    Tim Komnas HAM sebelumnya menyatakan menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyerbuan pada 23 Maret 2013 yang menewaskan empat tersangka pembunuh anggota Komando Pasukan Khusus Serka Santoso itu.

    "Komnas HAM dari dulu begitu, jangan didengar. Mereka selalu menuduh terus, jelek saja semua di mata mereka," kata Hardiono saat ditemui di kawasan Monumen Nasional, Selasa, 9 April 2013.

    Ia juga menyatakan tidak ada kejanggalan yang terjadi dalam kasus yang melibatkan 11 anggota Kopassus Grup II Kandang Menjangan Kartasura ini. Penyerangan dan pembunuhan yang dilakukan anggota Kopassus berpangkat tamtama dan bintara ini diklaim sebagai suatu yang alami dan bukan sebuah kecolongan bagi TNI AD.

    Bahkan, ia menyatakan dirinya siap mati untuk para prajuritnya. Ia menyatakan akan bertanggung jawab atas peristiwa penyerangan Lapas Cebongan, termasuk jika harus diproses ke pengadilan saat dirinya terbukti terlibat dalam proses persidangan. "Prajurit mati untuk pemimpin, pemimpin mati untuk prajurit," kata Hardiono.

    Komnas HAM sendiri berkukuh tetap menjalankan investigasi meski tim TNI AD yang dipimpin Brigadir Jenderal Unggul Yudoyono sudah memberikan hasil penyelidikannya. Komnas HAM menyatakan bahwa pengakuan 11 anggota Kopassus belum cukup jika tidak disertai bukti-bukti yang kuat.

    Selain itu, hal janggal yang diajukan Komnas HAM adalah jumlah pelaku penyerangan lapas yang masih simpang siur. Hasil tim TNI AD menurut mereka juga masih menyisakan pertanyaan mengenai peran serta para komandan  dalam kasus tersebut.

    Atas kejanggalan ini, Komnas HAM sebenarnya ingin melanjutkan investigasi dengan bertemu langsung dengan para tersangka dan saksi. Tapi, TNI belum memberikan lampu hijau bagi para komisioner untuk melakukan pemeriksaan langsung.

    FRANSISCO ROSARIANS

    Topik terhangat:

    Partai Demokrat
    | Agus Martowardojo | Serangan Penjara Sleman | Harta Djoko Susilo | Nasib Anas

    Berita lainnya:
    3 Fakta Kapolda DIY Kontak Pangdam Sebelum Insiden 
    SBY: SMS Saya ke Anas Tidak Dibalas 

    Kisah Penjaga Mayat yang Memandikan Nurdin M Top

    SBY Sudah Menduga Penyerang Cebongan Kopassus 

    SBY: Kami Menyayangi Anas Urbaningrum 

    Agustus, SBY Bakal Ganti Kapolri dan Panglima TNI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.