Bendera Aceh Sulit Ditolak Pemerintah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bendera Aceh berlambang bulan sabit. ANTARA/Ampelsa

    Bendera Aceh berlambang bulan sabit. ANTARA/Ampelsa

    TEMPO.CO, Jakarta-Dewan Pakar Pembela Kesatuan Tanah Air (Pekat), Justiani, mengatakan penetapan bendera Aceh sulit ditolak karena merupakan realisasi dari Perjanjian Helsinki yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Namun menjadi serius lantaran bendera tersebut seperti simbol kemerdekaan Aceh secara de facto. "Bahkan sejak penandatanganan Perjanjian Helsinki, Aceh sudah merdeka secara de facto," kata Justiani di kantor Pekat, Sabtu, 6 April 2013.

    Menurut dia, pemerintah bakal tersandung Perjanjian Helsinki ketika mempersoalkan bendera Nangroe Aceh Darussalam yang baru saja ditetapkan. Namun, pemerintah tetap tidak dapat menutup mata sebab bendera Aceh sangat mirip bendera organisasi separatis. "Bendera itu justru memotivasi semangat separatisme dan bisa memecah belah semangat negara kesatuan," kata Justiani.

    Dua pekan lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengesahkan Qanun atau Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Bendera tersebut mirip kepunyaan GAM, berwarna dasar merah, di tengahnya terdapat gambar bintang dan bulan sabit.

    Jumat kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah memahami persoalan tersebut sebagai ketentuan undang-undang dan hukum di suatu daerah. Tetapi, Yudhoyono menegaskan, bendera Merah Putih harus berkibar di seluruh wilayah Tanah Air. Serta, bendera dan lambang daerah tidak boleh menjadi bendera kedaulatan dan mengganggu persatuan. "Saya tidak ingin ada masalah baru yang sebenarnya tidak diperlukan,” kata Yudhoyono.

    RUSMAN PARAQBUEQ

    Topik Terhangat
    Agus Martowardojo || Serangan Penjara Sleman || Harta Djoko Susilo || Nasib Anas

    Baca Tempo
    Cincin Penghilang Dengkuran
    Bocah 14 Tahun Inggris Sudah Tonton Video Porno

    Mei, Ivan Gunawan Tawarkan Busana untuk Si Besar

    Tip Pakaian Wanita Besar Ala Ivan Gunawan



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.