Abraham Bungkam Soal Usaha Pendongkelan Dirinya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas (kiri) menyampaikan pemaparan Kinerja KPK Tahun 2012 bersama Ketua KPK Abraham Samad (kedua kanan), Adnan Pandupraja (kedua kiri), dan Bambang Widjojanto (kanan) di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/12). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas (kiri) menyampaikan pemaparan Kinerja KPK Tahun 2012 bersama Ketua KPK Abraham Samad (kedua kanan), Adnan Pandupraja (kedua kiri), dan Bambang Widjojanto (kanan) di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/12). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menolak mengungkapkan siapa pihak yang berusaha mendongkelnya dari lembaga antirasuah. Ia tidak ingin masalah kudeta menjadi polemik di masyarakat. "Saat ini saya no comment," ujar Abraham saat dihubungi melalui telepon selulernya, Sabtu, 30 Maret 2013.

    Sebelumnya, Abraham di sejumlah media menyatakan ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk mendongkelnya dari kursi KPK. Upaya itu dilakukan dengan mengarahkan tuduhan pembocor sprindik Anas Urbaningrum, tersangka gratifikasi kasus Hambalang, kepada dia. Bahkan, Abraham menuding kebocoran sprindik adalah bentuk pembungkaman atas dirinya. Ia menegaskan tidak terlibat dalam kasus tersebut.

    Pernyataan Abraham sempat mengundang respons dari sejumlah politikus dan pegiat antikorupsi. Ketua DPP Partai Nasional Demokrat, Akbar Faisal, menyatakan isu pendongkelan Abraham harus diantisipasi semua pihak. Bila benar terjadi, ia khawatir penanganan kasus besar akan mandek. "Misalnya Century, kasus ini bisa menguap penanganannya bila Abraham didongkel," ujar Akbar.

    Pegiat antikorupsi, KPK Watch, melalui koordinatornya, Muh Yusuf Sahide, mengatakan putusan komite etik diharapkan tak berujung pada upaya mendongkel Abraham Samad dari kursi Ketua KPK. Komite, kata dia, harus menyelesaikan atau memperbaki persoalan di tubuh KPK secara obyektif. Tujuannya menutup peluang koruptor meraup keuntungan di baliknya. "Komite jangan seperti selebritas yang ikut memprovokasi KPK," ujar dia.

    Sebelumnya, KPK membentuk komite etik untuk mengusut bocornya surat perintah penyidikan kasus Anas ke media. Hasil penyelidikan sementara lembaga yang dipimpin Anies Baswedan itu, pembocoran terjadi pada unsur pimpinan KPK.

    TRI SUHARMAN

    Topik Terhangat: Kudeta || Serangan Penjara Sleman || Harta Djoko Susilo || Nasib Anas


    Berita Lainnya:

    Firasat Buruk Pemindahan Tahanan Lapas Sleman
    Penyerangan LP Sleman Terencana, Ini Indikasinya
    BIN: Senjata Penyerang LP Sleman Bukan Standar TNI

    Siapa Tak Trauma Lihat Serangan Penjara Sleman


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Uji Praktik SIM dengan Sistem Elekronik atau e-Drives

    Ditlantas Polda Metro Jaya menerapkan uji praktik SIM dengan sistem baru, yaitu electronic driving test system atau disebut juga e-Drives.