Soal Santet dan Zina, Komisi Hukum Kunjungi Eropa  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Achmad Dimyati. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Achmad Dimyati. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dipastikan akan menggelar kunjungan kerja ke empat negara Eropa pertengahan April mendatang. Anggota Komisi Hukum, Achmad Dimyati Natakusuma, mengatakan, dari kunjungan itu, DPR akan mempelajari penerapan hukum yang bakal dimuat dalam Rancangan Undang-Undang Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab UU Hukum Pidana (KUHP).

    Beberapa pasal yang akan didalami, menurut Dimyati, adalah soal pasal santet dan zina lajang yang menjadi polemik baru dalam draf RUU. "Jangan salah, santet itu bagian dari sihir. Sihir di zaman nabi sudah ada dan di negara luar juga ada," kata Dimyati di kompleks parlemen Senayan, Jumat, 22 Maret 2013.

    Menurut Dimyati, untuk pasal santet, Komisi akan melihat bagaimana pemberlakuan hukum terhadap perilaku sihir di beberapa negara. Dia berharap penerapan pasal nantinya tidak menimbulkan kontroversi dan bisa memberi kepastian hukum terhadap korban dan orang-orang yang dituduh melakukan santet.

    Di beberapa negara, penggunaan pasal sihir terbukti berhasil memberikan kepastian hukum pada warga. "Santet ini harus diatur supaya tak terjadi main hakim sendiri, dan orang-orang jera untuk menggunakan santet."

    Sedangkan untuk pasal zina lajang, Komisi ingin mengetahui bagaimana penerapan hukum di empat negara dalam mengatur pergaulan masyarakatnya. Komisi, kata Dimyati, ingin mendapat rumusan yang pas dalam penerapan pasal zina lajang ini sehingga tak menimbulkan polemik pada masyarakat.

    Rencananya, kunjungan ke luar negeri yang digelar Komisi Hukum dilaksanakan pada 14-19 April mendatang ke empat negara, yaitu Inggris, Prancis, Belanda, dan Rusia. Komisi akan berangkat dalam empat kelompok yang terdiri dari maksimal 15 orang setiap kelompok. Selain diikuti anggota Dewan, setiap kelompok juga terdiri dari beberapa staf sekretariat.

    IRA GUSLINA SUFA

    Berita terpopuler lainnya:
    Mengapa Ibas Laporkan Yulianis ke Polisi

    Enam Pernyataan Soal Ibas dan Yulianis

    Ibas Siap Diperiksa, Ini Jawaban KPK

    Daftar Pasal Kontroversial di Rancangan KUHP

    Rahasia Model Brasil Langsing Usai Melahirkan


  • DPR
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Menetapkan Jokowi Widodo - Ma'ruf Amin Pemenang Pilpres 2019

    Pada 21 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019. Inilah komposisi perolehan suara.