Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Diminta Mereformasi Mekanisme Penganggaran  

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Lukman Hakim Saifuddin. TEMPO/Imam Sukamto
Lukman Hakim Saifuddin. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Lukman Hakim Syaifuddin, menilai mekanisme penganggaran di Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera diperbaiki. Hal ini untuk mencegah munculnya praktik penyimpangan dalam pembahasan di DPR. "Kalau kaitannya anggaran, harus ada reformasi menyeluruh," kata Lukman di kompleks parlemen Senayan, Senin, 18 Maret 2013.

Menurut Lukman, reformasi pertama yang harus dilakukan berkaitan dengan siklus penganggaran. Selama ini waktu yang tersedia bagi anggota Dewan untuk menyetujui dan membahas rancangan APBN setiap tahunnya sangat singkat. Akibatnya, setiap Komisi tak bisa membahas dengan cermat setiap anggaran yang diajukan kementerian dan lembaga.

Sempitnya waktu penganggaran, dinilai Lukman, juga membuka peluang bagi anggota Dewan maupun kementerian dan lembaga untuk bertemu di luar rapat resmi. Pertemuan di luar rapat resmi ini, menurut Lukman, menimbulkan potensi terjadinya penyimpangan. "Maka, pilihannya siklus penganggaran di DPR harus diubah."

Selama ini mekanisme pembahasan anggaran di DPR berlangsung maksimal dalam waktu empat bulan. Rancangan anggaran disampaikan pemerintah ke DPR dalam rapat paripurna DPR setiap 16 Agustus. Anggaran ini lalu dikebut dibahas di tiap komisi dan badan anggaran untuk disahkan paling lama akhir November.

Praktek pembahasan yang singkat ini disinyalir menjadi lubang bagi sejumlah anggota Dewan untuk turut bermain dalam penentuan anggaran di kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerjanya. Kasus korupsi Dana Penyesuaian Daerah di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, korupsi pengadaan Wisma Atlet SEA Games Palembang di Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi bukti campur tangan Dewan dalam penentuan anggaran.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada korupsi DPID, politikus Partai Amanat Nasional Wa Ode Nurhayati sudah ditetapkan bersalah dan dipenjara. Korupsi Wisma Atlet juga sudah menyeret dua anggota Dewan, Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh sebagai pesakitan. Beberapa anggota DPR lainnya tengah dibidik dalam kasus korupsi Wisma Atlet ini.

IRA GUSLINA SUFA

Berita Lainnya:
Ahli Hukum Klaim Indonesia Perlu Pasal Santet
Kericuhan Warnai Kongres Luar Biasa PSSI
La Nyalla Jadi Wakil Ketua Umum PSSI
Polisi Tangkap Dua Perusak Kantor Tempo
Ini Dia Formula Renault Andalan Alexandra

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPR: BUMDes Didesain Untuk Memakmurkan Desa

26 Mei 2022

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung usai
DPR: BUMDes Didesain Untuk Memakmurkan Desa

BUMDes sudah masuk dalam UU Cipta Kerja. Harus diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat desa.


Pegawai Protokol Dibekali Mental Baja untuk Layani Anggota DPR

7 Maret 2022

Kepala Biro Protokol dan Humas Sekretariat Jenderal DPR RI Suratna saat memberikan sambutan dalam Bimbingan Teknis Keprotokolan di Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022). Foto: Jaka/nvl
Pegawai Protokol Dibekali Mental Baja untuk Layani Anggota DPR

Pegawai Biro Protokol dan Humas Sekretariat Jenderal DPR diharapkan mengasah mental baja yang tidak mudah mengeluh dan harus siap setiap saat.


Baleg Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 Ke Sulawesi Selatan

9 Februari 2022

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi dalam sambutannya saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel dan jajaran Forkopimda di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (8/2/2022). Foto: Oji/Man
Baleg Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 Ke Sulawesi Selatan

Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memahami isi RUU dan dapat memberi masukan.


Anggota DPR Nilai Penundaan Umrah Langkah Bijak Cegah Omicron

19 Desember 2021

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo
Anggota DPR Nilai Penundaan Umrah Langkah Bijak Cegah Omicron

Keputusan penundaan ini diambil setelah melakukan diskusi dan berdialog dengan para pihak.


Gobel Yakin Pelabuhan Patimban Percepat Kegiatan Ekspor

19 Desember 2021

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat serah terima Terminal Kendaraan Pelabuhan Patimban, di Subang, Jabar, Jumat, 17 Desember 2021.
Gobel Yakin Pelabuhan Patimban Percepat Kegiatan Ekspor

Dengan beroperasinya Pelabuhan Patimban, maka kegiatan logistik menjadi lebih cepat dan mudah.


Bawang Putih dari Cina 507 Ribu Ton per Tahun, Andi Akmal Minta Kurangi Impor

19 Desember 2021

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah mengurangi importasi bawang putih yang tiap tahun mencapai 507 ribu ton per tahun.
Bawang Putih dari Cina 507 Ribu Ton per Tahun, Andi Akmal Minta Kurangi Impor

Besaran angka importasi bawang putih pada menjadikan Indonesia sebagai negara importir terbesar di dunia terhadap komoditas tersebut.


Gus Muhaimin: Revolusi Industri Ubah Cara Kerja Manusia dari Manual ke Digital

12 Desember 2021

Gus Muhaimin saat menghadiri Dialog Kebangsaan bertajuk Pemimpin Idaman Milenial dalam Visi Kerja dan Usaha di Jakarta, Minggu, 12 Desember 2021.
Gus Muhaimin: Revolusi Industri Ubah Cara Kerja Manusia dari Manual ke Digital

Gus Muhaimin mendorong kaum muda memiliki kemampuan, menyesuaikan dan memanfaatkan berbagai kemajuan.


DPR Apresiasi Pemerintah Tanggap Darurat Bencana Semeru

12 Desember 2021

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengapresiasi tanggap darurat yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),
DPR Apresiasi Pemerintah Tanggap Darurat Bencana Semeru

BNPB sebagai pelaksana komando serta pengkoordinasian dari berbagai unsur dalam penanganan bencana.


DPR Dorong Pemerintah Percepat Relokasi Tempat Tinggal Korban Erupsi Semeru

12 Desember 2021

Komisi VIII DPR RI meninjau sejumlah posko pengungsian Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk korban akibat erupsi Gunung Semeru di Desa Penanggal, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, Jumat, 10 Desember 2021.
DPR Dorong Pemerintah Percepat Relokasi Tempat Tinggal Korban Erupsi Semeru

Mayoritas pengungsi menyatakan trauma berat dan sangat ingin direlokasi tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman.


Salurkan Bantuan Bencana Semeru, Komisi III: Dukungan Publik Luar Biasa

11 Desember 2021

Salurkan Bantuan Bencana Semeru, Komisi III: Dukungan Publik Luar Biasa
Salurkan Bantuan Bencana Semeru, Komisi III: Dukungan Publik Luar Biasa

Penanganan dampak erupsi juga harus dilihat dalam konteks pandemi Covid-19.