Menteri Kesehatan Kritik Kartu Jakarta Sehat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengkritik pelaksanaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Kartu tersebut dinilai masih memiliki masalah dalam hal jumlah dan sistem penerapannya. "Masyarakat saja masih ngomel, jelas masih harus terus diperbaiki," kata Nafsiah saat ditemui di Kantor Presiden, Kamis, 14 Maret 2013.

    Ia menyatakan, dalam penerapan KJS, pemerintah daerah hendaknya menyampaikan informasi yang lebih baik dan detail. Perspektif masyarakat bahwa KJS adalah jaminan obat gratis, menurut dia, kerap menjadi persoalan karena pada kenyatannya tidak gratis untuk semua penyakit. "Ini seperti asuransi, ketika sehat bayar dan ketika sakit ada biaya untuk obat."

    Nafsiah juga meminta Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk gencar mempromosikan tentang hidup sehat. Dengan begitu, diharapkan jumlah orang sakit bisa ditekan. Selain itu, kata Nafsiah, diperlukan sosialisasi soal pemahaman pelayanan kesehatan dasar.

    KJS belakangan disorot karena ada pasien yang meninggal akibat tidak mendapat penanganan rumah sakit. Pasalnya, ruang perawatan kelas III di banyak rumah sakit kini penuh. Jokowi sendiri juga berencana melakukan evaluasi di akhir Maret 2013 atas program yang menjadi andalannya saat kampanye pilkada lalu itu.


    FRANSISCO ROSARIANS

    Berita Terpopuler:
    Diperiksa Hari Ini, Menteri Suswono Terancam

    Siapa Jorge Bergoglio, Sri Paus yang Baru?

    Dana Safari PKS, Mendagri: Tanggungjawab Gubernur

    Jadwal Sidang Raffi Ahmad dan Rasyid Bentrok Lagi

    Jorge Mario Bergoglio Terpilih Sebagai Paus Baru


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Fahri Hamzah Dari PKS Ke Partai Gelora Indonesia

    Partai Gelora Indonesia didirikan di antaranya oleh Fahri Hamzah dan Anis Matta pada, 28 Oktober 2019. Beberapa tokoh politik lain ikut bergabung.