3 Fraksi Disebut Terima Duit Simulator Rp 10 M

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka kasus dugaan korupsi simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) Irjen Pol. Djoko Susilo. ANTARA/Rosa Panggabean

    Tersangka kasus dugaan korupsi simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) Irjen Pol. Djoko Susilo. ANTARA/Rosa Panggabean

    TEMPO.CO, Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Dasrul Djabar, dari Fraksi Demokrat ihwal anggaran proyek simulator kemudi 2011. "Komisi Hukum tidak pernah membahas. Itu urusan Kementerian Keuangan dan Korps Lalu Lintas (Korlantas)," katanya di KPK kemarin.

    Dasrul bukan anggota DPR pertama yang diperiksa dalam kasus korupsi proyek senilai Rp 196 miliar itu. Dua pekan lalu, KPK memeriksa empat anggota DPR dari tiga fraksi besar, yakni Ketua Komisi Hukum Benny Kabur Harman (Demokrat), dan tiga anggota Komisi, yakni Bambang Soesatyo (Golkar) dan Azis Syamsuddin (Golkar) serta Herman Herry (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan).

    Munculnya keempat nama itu bermula dari pengakuan bekas anggota Komisi Hukum dari Demokrat, M. Nazaruddin. Ia menuding keempatnya terlibat dalam pembahasan anggaran simulator. KPK memeriksa Nazar sebagai anggota Badan Anggaran karena dianggap tahu seputar proyek simulator di Korlantas Polri.

    Setelah diperiksa, Dasrul mengaku tidak mengetahui aliran dana proyek simulator ke Komisi Hukum seperti yang disebut-sebut selama ini. Dia juga tak tahu sejumlah politikus Senayan sempat bertemu dengan petinggi Polri untuk membahas anggaran proyek ini. “Saya tidak pernah ikut dalam pertemuan itu, dan saya tidak tahu ada pertemuan itu," ujarnya.

    Namun sumber Tempo mengungkapkan, petinggi Korlantas diduga memang mengalirkan dana Rp 10 miliar kepada tiga fraksi besar. Sumber ini memerinci, Fraksi Golkar dan Demokrat masing-masing menerima Rp 4 miliar. Sisanya, Rp 2 miliar, diterima Fraksi PDIP. “Dana ini dimaksudkan agar Komisi Hukum memuluskan pembahasan anggaran simulator 2011,” ujar sumber itu.

    Meski menggunakan dana pendapatan negara bukan pajak, persetujuan DPR tetap diperlukan ketika alokasi penggunaan dana itu dibahas Kementerian Keuangan. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo pernah diperiksa KPK soal ini, September tahun lalu.

    Kemarin anggota Komisi Hukum dari PDIP, Trimedya Panjaitan, membantah tudingan bahwa fraksinya kecipratan fulus dari proyek simulator ini. "Teknis dan prosedur anggarannya jelas, kami tidak ada kaitannya dengan simulator," kata Trimedya.

    Adapun anggota Komisi dari Demokrat, Ruhut Sitompul, mengaku tidak tahu-menahu soal aliran duit proyek simulator ke fraksinya. "Itu urusan Badan Anggaran," kata Ruhut.

    Adapun Fraksi Golkar, melalui Bambang Soesatyo, juga membantah menerima aliran dana proyek simulator. Namun dia mengaku pernah bertemu dengan Djoko di sebuah restoran di Senayan, Jakarta. Tapi, dia mengklaim, pertemuan itu tidak membahas proyek simulator. “Saya datang karena diajak Azis Syamsuddin.”

    FEBRIANA FIRDAUS | SUBKHAN JUSUF | INDRA WIJAYA | IRA GUSLINA | SETRI YASRA | BOBBY CHANDRA

    Baca juga
    Tanpa Uang Pangkal Rp 55 Juta, ITB Dinilai Murah 

    Ini Kronologi Penyerangan TNI AD ke Mapolres OKU

    Anas Tak Pernah Lepas Sarung  



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.