Ibas: Tudingan Terima Duit Hambalang, Lagu Lama  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Eddie Baskoro Yudhoyono (Ibas). TEMPO/Imam Sukamto

    Eddie Baskoro Yudhoyono (Ibas). TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, kembali menjawab tudingan menerima uang dari Muhammad Nazaruddin dalam proyek Hambalang. "Saya katakan tudingan tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Seribu persen saya yakin kalau saya tidak menerima dana dari kasus yang disebut-sebut selama ini," kata Ibas dalam rilis yang diterima Tempo, Rabu, 27 Februari 2013.

    Ibas menambahkan, informasi yang bergulir tersebut seperti lagu lama. "Diulang-ulang sehingga saya terpaksa harus mengulangi dan menegaskan kembali bahwa saya tidak mengetahui apa pun terkait tudingan tersebut. Saya harap masyarakat dapat melihat ini secara jernih dan tidak terpengaruh dengan opini-opini yang beredar."

    Ibas juga menanggapi pernyataan Anas Urbaningrum di salah satu stasiun televisi swasta. Ibas berharap mantan Ketua Umum Demokrat ini dapat fokus menjalani proses hukumnya. "Saya respek kepada Mas Anas dan berharap beliau dapat fokus terhadap status hukum yang sedang dijalaninya dan tidak beropini di depan publik," kata Ibas.

    Ibas mendorong penuntasan kasus Hambalang di ranah hukum dapat berjalan seadil-adilnya. "Silakan kasus ini dibuka selebar-lebarnya dan kita berikan kesempatan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak pengadilan untuk menuntaskan kasus ini dengan adil dan transparan," ujar Ibas. Simak lika-liku proyek Stadion Hambalang di sini.

    YANDI

    Baca juga:
    Gerakan Anas, Aliansi Nasional Anti SBY, Muncul

    Perlawanan Anas : Dana ke Ibas Tanya ke Amir

    Pelapor Raffi Ahmad, Artis 'N'=Nikita Mirzani?

    Politikus DPR Ramai-ramai Bela Anas

    Amir Jawab Anas: Nazar Tak Pernah Sebut Nama Ibas


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.