Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BKKBN Dorong Kenaikan Batas Usia Pernikahan  

Editor

Agoeng Wijaya

image-gnews
ANTARA/Syaiful Arif
ANTARA/Syaiful Arif
Iklan

TEMPO.CO, Banjarmasin - Pelaksana tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sudibyo Alimoeso mendorong adanya kenaikan batas usia pernikahan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Dengan dinaikkannya batas usia pernikahan, maka hak perempuan dan anak bisa terpenuhi.

"Kita ingin menaikkan derajat perempuan dengan memberikan kesempatan agar bisa meningkatkan kualitas," ujar Sudibyo di Banjarmasin, semalam, Selasa, 26 Februari 2013. Dia mengatakan, pernikahan dini biasanya menutup kesempatan bagi perempuan dalam memperoleh pendidikan yang lebih baik. "Nantinya malah mereka bekerja tidak sesuai dengan keinginan."

Sudibyo menyebutkan, akibat lain dari pernikahan dini adalah panjangnya masa reproduksi pada perempuan. Bahkan, di sejumlah daerah, menurut dia, berdasarkan sensus penduduk, usia rata-rata melahirkan sekitar 10-14 tahun. "Organ-organ reproduksi belum siap sehingga rentan terhadap kematian," katanya.

Dia mengkhawatirkan semakin banyaknya pembenaran terhadap orang-orang yang ingin menikahi perempuan muda. "Karena batasan usianya 16 tahun, maka dianggapnya tidak salah," kata Sudibyo.

Padahal definisi anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. "Kami ingin mensinkronkan undang-undang ini. Intinya jangan jadikan perempuan sebagai aset," ujarnya.

Sudibyo mengakui mengubah Undang-Undang Perkawinan bukan hal yang mudah. Sebab, masih terbenturnya nilai-nilai budaya di sejumlah daerah. "Tapi pasti kami perjuangkan supaya tidak menimbulkan multitafsir," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lembaganya berupaya mendidik masyarakat untuk memahami risiko pernikahan dini. BKKBN sudah mendirikan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) di sekolah menengah atas di seluruh Indonesia. Jumlahnya mencapai 16 ribu unit PIK. Salah satu program yang dijalankan adalah pendidikan mengenai kesehatan alat reproduksi.

Dia juga menegaskan agar masyarakat belajar dari kasus pernikahan dini. "Jangan sampai kita hanya kaget," katanya.

Beberapa waktu lalu, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Agil Siradj mengusulkan naiknya batas usia pernikahan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Usulannya itu juga didukung oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

SATWIKA MOVEMENTI

Terpopuler:
Daftar Kenekatan Agus Martowardojo

Sebut Kasus Anas Peristiwa Politik Mahfud Dikritik

Gugat Cerai, Venna Melinda Masih Berharap Damai

Xavi Bisa Sejajar dengan Hierro dan Raul

Spanduk Aliansi Nasional Anti-SBY Muncul di Kediri

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kepala BKKBN Bilang Calon Pengantin Mesti Paham Ini Agar Dapat Mencegah Anak Stunting

11 hari lalu

Kepala BKKBN Bilang Calon Pengantin Mesti Paham Ini Agar Dapat Mencegah Anak Stunting

Pentingnya calon pengantin, kata Kepala BKKBN, memahami hal ini untuk mempersiapkan kehamilan dan mencegah anak stunting.


5 Fakta Jabodetabekjur, Jakarta yang Diperluas hingga Cianjur

11 hari lalu

Menteri Agraria Akan Rombak Konsep Jabodetabekjur
5 Fakta Jabodetabekjur, Jakarta yang Diperluas hingga Cianjur

Jakarta dengan istilah Jabodetabekjur juga tidak lagi menjadi ibu kota. Nama itu baru akan digunakan ketika ibu kota sudah pindah.


Distribusi Bantuan Pangan Tahun Ini Mulai Lagi, 7 Provinsi Jadi Target Prioritas

14 hari lalu

Sejumlah siswa Sekolah Dasar (SD) menyantap makanan saat pelaksanaan program dapur masuk sekolah di SD Negeri 205, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatang, Jumat 6 Oktober 2023. Program Dapur Masuk Sekolah yang digagas Kodam II/Sriwijaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak serta menurunkan dan mencegah stunting pada anak-anak Sekolah Dasar. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Distribusi Bantuan Pangan Tahun Ini Mulai Lagi, 7 Provinsi Jadi Target Prioritas

Direktur Cadangan Pangan dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sebanyak 12 provinsi masuk dalam program pengendalian stunting nasional.


Tunjangan Kinerja ASN Naik di 3 Lembaga, Ini Besarannnya

28 Januari 2024

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Tunjangan Kinerja ASN Naik di 3 Lembaga, Ini Besarannnya

Presiden Jokowi telah menaikkan tunjangan kinerja bagi ASN di tahun 2024


BKKBN Kejar Target Penurunan Stunting 14 Persen di 2024

16 Desember 2023

BKKBN Kejar Target Penurunan Stunting 14 Persen di 2024

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr.(H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) telah membuat Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia.


Terobosan Hasto Wardoyo Mengubah BKKBN

15 Desember 2023

Terobosan Hasto Wardoyo Mengubah BKKBN

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr.(HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) telah banyak melakukan pembaruan di BKKBN.


BKKBN Sebut Angka Stunting di Jawa Tengah Turun tapi Kecil, Ini Langkah yang Ditempuh

8 Desember 2023

Ilustrasi stunting. freepik.com
BKKBN Sebut Angka Stunting di Jawa Tengah Turun tapi Kecil, Ini Langkah yang Ditempuh

BKKBN menyebut kondisi stunting di Jawa Tengah penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Namun, angka penurunannya diakui masih kecil.


BKKBN Beri Penghargaan TNI AD

25 Oktober 2023

BKKBN Beri Penghargaan TNI AD

Kolaborasi Pekan Pelayanan KB Raih 1,6 Juta Akseptor, BKKBN Beri Penghargaan TNI AD


Pemprov DKI Komunikasi dengan Bodetabek Bahas Masalah Kependudukan

29 September 2023

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono saat ditemui di lobby Blok G Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 1 Juni 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Pemprov DKI Komunikasi dengan Bodetabek Bahas Masalah Kependudukan

Pemprov DKI telah berkomunikasi dengan pemerintah Bodetabek untuk membahas masalah kependudukan.


Hingga Ganjar Lepas Jabatan Gubernur, Penanganan Stunting Masih Jadi PR Pemprov Jateng

8 September 2023

Ilustrasi stunting. freepik.com
Hingga Ganjar Lepas Jabatan Gubernur, Penanganan Stunting Masih Jadi PR Pemprov Jateng

Hingga berakhirnya masa jabatan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah, penanganan stunting menjadi salah satu pekerjaan rumah pemprov