3 Anggota DPR Diduga Kecipratan Duit Simulator  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Alat simulator kemudi Surat Izin Mengemudi (SIM). ANTARA/Syaiful Arif

    Alat simulator kemudi Surat Izin Mengemudi (SIM). ANTARA/Syaiful Arif

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi masih menelusuri pengakuan bekas Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin soal dugaan keterlibatan politikus DPR dalam kasus simulator mengemudi. Kasus ini juga menjerat bekas Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo.

    "Kami masih memvalidasi dengan cara menelusuri keterangan tersebut," ujar juru bicara KPK, Johan Budi S.P., Senin, 25 Februari 2013. KPK, kata Johan, akan mencocokkan keterangan Nazar dengan saksi lainnya.

    Saat diperiksa dalam kasus tindak pidana pencucian uang Djoko Susilo, Kamis, 21 Februari 2013 lalu, Nazaruddin menuding keterlibatan tiga politikus DPR. "Ada tiga orang DPR yang terlibat kasus Pak Djoko. Mereka itu Herman Heri, Azis Syamdudin, dan Bambang Soesatyo," ujar Nazar.

    Ketiganya merupakan anggota Komisi Hukum DPR. Komisi ini merupakan mitra kerja kepolisian tempat Djoko bernaung. Menurut Johan, KPK belum akan memanggil tiga politikus yang namanya disebut Nazar itu. "Akan dicocokkan dan didalami terlebih dahulu dengan data yang ada," kata Johan.

    Ihwal tudingan ini, Bambang Soesatyo, Herman Hery, dan Azis Syamsudin membantahnya. Menurut mereka, Komisi III tidak pernah membahas pengadaan alat simulator tersebut. "Tidak ada urusan dengan Komisi III," kata Azis.

    SUBKHAN

    Berita terpopuler lainnya:
    Saan Mustopa: Anas Bukan Lagi Kader Demokrat
    Julia Perez Resmi Dinyatakan Buron

    Beda Soeharto dan SBY Soal Cara Urus Partai

    Mantan Auditor Bank Century Temui Anas

    Terong dan Tempe Goreng Terakhir Briptu Ramadhan

    Vena Melinda Gugat Cerai Suami

    Anas Masih Konsolidasi Soal Sprindik KPK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara