Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Diduga Korupsi, 136 Kepala Sekolah Diperiksa

image-gnews
TEMPO/ Machfoed Gembong
TEMPO/ Machfoed Gembong
Iklan

TEMPO.CO, Jember - Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur, memanggil 136 kepala sekolah dasar (SD), Selasa, 19 Februari 2013. Mereka diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun 2011.

"Kita cicil setiap hari lima sampai tujuh orang untuk dimintai keterangannya," kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Jember, Ajun Komisaris Ismoyojati, di kantornya, Selasa, 19 Februari 2013.

Menurut Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi (Kanit Tipikor) Polres Jember, Ipda Bambang Irianto, Dana Alokasi Khusus 2011 telah digunakan untuk proyek pembangunan gedung di 136 sekolah dasar di 31 kecamatan di Jember. "Jumlah kerugian negara belum bisa kami sampaikan karena menunggu perhitungan BPK maupun BPKP Jawa Timur," kata Bambang.

Sejauh ini, kata dia, dugaan korupsi dalam proyek itu terjadi karena pembangunan gedung sekolah yang harusnya dilakukan secara swakelola ternyata dialihkan kepada pihak lain. "Disub kontrakkan kepada rekanan, jadi tidak sesuai ketentuan."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kejaksaan Negeri Jember pernah menangani kasus serupa pada 2011-2012. Proses hukum kasus korupsi DAK Pendidikan Jember tahun 2010 senilai Rp 27 miliar itu kini sudah disidangkan. Bekas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Achmad Sudiyono, divonis satu tahun penjara pada November 2012 lalu bersama sembilan orang pegawai dinas pendidikan dan rekanan.

MAHBUB DJUNAIDY

Berita populer:
PKS Keberatan Anak Hilmi Dicekal
Jaringan Pemalsu Dokumen Kredit Bank Dibongkar
Petinggi PKS Klaim Putra Hilmi Sering Ke Turki
SBY Dipastikan Setuju Aceng Dicopot
Demokrat Segera Pecat Angelina dari DPR
Suswono Akui Bertemu Luthfi di Medan, Ini Kata KPK

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Apa Saja Sisi Positif RUU Sisdiknas?

15 Maret 2022

Siswa mengikuti vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6-11 tahun di SD Negeri 2 Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 14 Januari 2022. Vaksinasi yang digelar oleh Polrestabes Palembang tersebut sebagai upaya  percepatan vaksinasi anak usia 6-11 tahun di Palembang yang baru mencapai 8,68  persen atau 14.896 orang anak dari jumlah total sasaran sebanyak 171.215 orang anak.  ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Apa Saja Sisi Positif RUU Sisdiknas?

RUU Sisdiknas, menurut Kemendikbud, menawarkan sejumlah perubahan untuk memperkuat dan mempertegas definisi prinsip penyelengaraan pendidikan.


KPK Arab Saudi Tangkap 241 Orang

16 Maret 2021

Ketua G20 Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz menyampaikan pidato mengikuti forum KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Riyadh, Arab Saudi, 26 Maret 2020. KTT ini menghasilkan kesepakatan bahwa seluruh negara di dunia terutama anggota G20 akan patungan dana hingga 4 miliar dolar AS atau setara Rp 64 triliun (kurs Rp 16.000 per dolar AS). Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS
KPK Arab Saudi Tangkap 241 Orang

Lembaga Pengawasan dan Antikorupsi Arab Saudi menangkap 241 orang, termasuk pegawai beberapa kementerian, atas dugaan korupsi


Jokowi: Jangan Sampai karena Pilpres Kita Jadi Retak

18 September 2018

Presiden Joko Widodo alias Jokowi didampingi Ketua Umum Perindo Harry Tanoesoedibjo saat membuka acara pembekalan calon anggota legislatif Partai Perindo di Jakarta, 17 September 2018. Dalam acara ini, Jokowi membagi pengalamannya dalam berpolitik kepada 575 calon legislator DPR Partai Perindo dari berbagai daerah. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Jokowi: Jangan Sampai karena Pilpres Kita Jadi Retak

Jokowi mengingatkan soal pentingnya menjaga persatuan, kerukunan, dan persaudaraan dalam pembukaan musyawarah nasional pertama Persatuan Umat Buddha I


Berikut 15 Kepala Daerah yang Menerima Penghargaan di HUT PGRI

3 Desember 2017

Ribuan guru hadir di puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), yang  dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Stadion Patriot Candrabhaga, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu, 2 Desember 2017. Tempo/Dewi Nurita
Berikut 15 Kepala Daerah yang Menerima Penghargaan di HUT PGRI

Sebanyak 15 kepala daerah ini mendapat penghargaan dari PGRI karena dinilai memiliki dedikasi tinggi dan perhatian besar kepada dunia pendidikan.


Di HUT PGRI, Jokowi Sebut Guru adalah Warga Negara Terhormat

2 Desember 2017

Presiden Jokowi Resmikan Program Perhutanan Sosial di Muara Gembong Bekasi. ISTMAN
Di HUT PGRI, Jokowi Sebut Guru adalah Warga Negara Terhormat

Ribuan guru tak henti-hentinya bertepuk tangan saat Presiden Jokowi memberikan sambutan di acara puncak HUT PGRI di Bekasi.


HUT PGRI, Guru Minta Tunjangan Profesi Dibayar Tepat Waktu

2 Desember 2017

Ribuan guru hadir di puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), yang  dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Stadion Patriot Candrabhaga, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu, 2 Desember 2017. Tempo/Dewi Nurita
HUT PGRI, Guru Minta Tunjangan Profesi Dibayar Tepat Waktu

Rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-72 PGRI dan Hari Guru Nasional 2017 dimulai sejak September sampai Desember 2017.


Dana Hibah PGRI Rp 367 Miliar, Dinas Pendidikan Tak Tahu-menahu

27 November 2017

Sejumlah Guru membentangkan poster bertuliskan PGRI saat mengikuti peringatan puncak Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke 70 di Gelora Bung Karno, Jakarta, 13 Desember 2015. Acara ini dihadiri ribuan guru dari berbagai daerah. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Dana Hibah PGRI Rp 367 Miliar, Dinas Pendidikan Tak Tahu-menahu

Dinas Pendidikan tidak memberikan rekomendasi kepada PGRI yang menerima dana hibah dalam RAPBD Jakarta 2018.


Kejaksaan Tinggi Riau Periksa 50 Saksi Korupsi Berjamaah APBD Pelalawan

31 Mei 2017

TEMPO/Fahmi Ali
Kejaksaan Tinggi Riau Periksa 50 Saksi Korupsi Berjamaah APBD Pelalawan

Kejaksaan Tinggi Riau tengah mendalami dugaan korupsi berjemaah dana tak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pelalawan 2012.


Korupsi dan Pembubaran Partai

30 Maret 2017

Korupsi dan Pembubaran Partai
Korupsi dan Pembubaran Partai

Tulisan ini dimaksudkan untuk menanggapi artikel Hifdzil Alim, "Pembubaran Partai" (Kompas, 20 Maret 2017), yang mempunyai argumen mirip dengan artikel Feri Amsari, "Pembubaran Partai Lintah" (Koran Tempo, 1 Mei 2013). Berangkat dari kasus korupsi yang menyerempet fungsionaris dan elite petinggi partai, termasuk yang terakhir adalah e-KTP, kedua penulis berpendapat bahwa korupsi bisa menjadi alasan pembubaran partai. Argumen mereka, partai politik perlu dibuat jera untuk menghindari perampokan uang negara oleh partai. Sebagai pemerhati hukum dan korupsi, tentu nalar hukum, seperti revisi aturan perundang-undangan dan revitalisasi peran Mahkamah Konstitusi, menjadi landasan penting bagi dua penulis tersebut.


KPK Tegaskan Tak Butuh Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002

17 Maret 2017

Sejumlah massa dari Koalisi Masyarakat Sipil dan Seniman berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, 17 Februari 2016. Dalam aksinya, mereka mendesak Presiden Joko Widodo untuk menolak pembahasan Revisi UU KPK bersama dengan DPR dan menariknya dalam prolegnas 2015-2019. TEMPO/Aditia Noviansyah
KPK Tegaskan Tak Butuh Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002

uru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan lembaganya tidak membutuhkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi