Status Hukum Anas Masih Menggantung

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus anggota Presidium KAHMI Anas Urbaningrum, dalam acara pelantikan Majelis Nasional Himpunan Mahasiswa Islam di Jakarta, Selasa (5/2).TEMPO/Seto Wardhana

    Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus anggota Presidium KAHMI Anas Urbaningrum, dalam acara pelantikan Majelis Nasional Himpunan Mahasiswa Islam di Jakarta, Selasa (5/2).TEMPO/Seto Wardhana

    TEMPO.CO, Jakarta - Status hukum Anas Urbaningrum dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang masih menggantung. Padahal, sempat beredar fotokopi surat perintah penyidikan yang menyebutkan Ketua Umum Partai Demokrat itu sebagai tersangka. Surat ini diteken oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad.

    Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., menegaskan kembali bahwa kasus Anas masih terus didalami, dan ia belum ditetapkan sebagai tersangka. “KPK masih mendalami keterlibatan Anas di proyek Hambalang,” kata Johan, Ahad, 10 Februari 2013.

    Jumat lalu, Ketua KPK Abraham Samad menyatakan bahwa seluruh pimpinan lembaganya sepakat menetapkan Anas sebagai tersangka. Tapi, “Belum seluruh anggota pimpinan meneken surat perintah penyidikan. Dua pemimpin KPK masih berada di luar Jakarta,” katanya.

    Karena itu, Abraham belum bisa memastikan waktu penetapan Anas sebagai tersangka. “Mudah-mudahan satu atau dua…, tapi kita lihat saja nanti.”

    Dua Wakil Ketua KPK yang tidak di luar Jakarta saat itu adalah Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas. Kemarin Tempo berusaha menghubungi mereka lewat pesan pendek, tapi tidak mendapatkan jawaban.

    Todung Mulya Lubis, bekas anggota tim seleksi calon pemimpin KPK, mengatakan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, seharusnya sudah disepakati dalam rapat sebelumnya. “Kalau memang sudah sepakat, tidak semua pimpinan KPK harus meneken surat tersebut.” Bahkan, Todung menilai, adanya kolegialitas bisa memperlambat kinerja Komisi dalam mengungkap kasus korupsi.

    Namun, bekas Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas menegaskan, lima pimpinan KPK wajib meneken surat itu secara kolektif-kolegial. “Itu dilakukan sesuai dengan perencanaan jauh-jauh hari dan tidak tergesa-gesa,” kata Erry kemarin.

    Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada, Hifdzil Alim, mengatakan kolektif-kolegial di antara pimpinan KPK adalah untuk menjaga kekompakan. Dia berharap masalah ini bisa segera diatasi oleh para pimpinan KPK. “Jika tidak, ini akan menghambat pemberantasan korupsi.”

    SUBKHAN | SUNDARI | SUKMA

    Berita terpopuler lainnya:
    Mahasiswi UI Tewas Setelah Loncat dari Angkot

    Yusuf Supendi: Anis Matta itu Pintar, Tapi...
    Kader PKS Juga Pernah Bermasalah Soal Perempuan

    Peruntungan di Tahun Ular Air

    Orang Ini Bisa Selamatkan Partai Demokrat

    Agnes Tampil di Acara Pra-Grammy


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.