Apa Bukti Luthfi Hasan Terlibat? Ini Jawaban KPK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishak berada di dalam mobil ketika dijemput penyidik KPK di kantor DPP PKS, Jakarta, (30/1). TEMPO/Amston Probel

    Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishak berada di dalam mobil ketika dijemput penyidik KPK di kantor DPP PKS, Jakarta, (30/1). TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjajanto mengatakan pihaknya sudah mengantongi bukti penggunaan pengaruh oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq dalam proses penerbitan izin impor daging sapi.

    Meski bukan anggota Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat, Luthfi memanfaatkan pengaruhnya di Kementerian Pertanian untuk menggolkan izin impor daging. "Saya lupa istilahnya, tapi semacam menjual otoritas," ujarnya, di KPK, Kamis, 31 Januari 2013.

    Menurut Bambang, untuk memanfaatkan pengaruh tidak harus punya kewenangan. Namun, pengaruh bisa dipakai untuk mempengaruhi. Dia menegaskan, "Ini tidak menduga-duga, kami mempunyai buktinya."

    Meski begitu, BW enggan menjelaskan detailnya.
    Bambang memastikan uang suap Rp 1 miliar yang disita KPK pada Selasa lalu terkait dengan izin impor.

    Bambang enggan mengatakan kepada siapa sebenarnya uang ini akan diarahkan. "Itu kan berkaitan dengan impor. Jadi pasti ke arah sana. Cuma kan saya enggak bisa bilang detailnya. Kira-kira ke arah mana, berkaitan dengan perizinan," katanya.

    FEBRIYAN

    Berita Terpopuler Lainnya:
    Skandal Suap PKS, Ada Wanita Sedang Bermesraan

    Kurir Suap Daging Ditangkap Bersama Gadis Muda

    Tersangka Suap Daging PKS Sewa Gadis Rp 10 Juta?

    Gratifikasi Seks? Presiden PKS Tersenyum

    Presiden PKS Jadi Tersangka Suap Impor Daging


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.