Munir: Ba'asyir Seharusnya Dilepaskan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur Imparsial Munir menyatakan, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir seharusnya dilepaskan seiring dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pemberlakuan UU Antiteroris yang memungkinkan aturan berlaku surut pada kasus bom Bali."Sepanjang menggunakan undang-undang teroris yang berlaku surut untuk kasus bom Bali, seluruh tindakan penangkapan dan penahanannya menjadi tidak sah. Artinya, Ba'asyir mestinya tidak dalam tahanan meski berstatus tersangka. Polisi terikat dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu," kata Munir kepada wartawan di sela-sela acara diskusi yang diselenggarakan Puskakom kemarin.Seperti diberitakan, Jumat (24/7), Mahkamah Konstitusi membatalkan UU Nomor 16/2003. Menurut majelis hakim yang dipimpin Jimly Asshiddiqie, undang-undang yang memuat aturan berlaku surut pada kasus bom Bali itu bertentangan dengan konstitusi. Hak uji materiil undang-undang itu diajukan terpidana kasus bom Bali, Masykur Abdul Kadir, yang menilai undang-undang itu bertentangan dengan Pasal 28 huruf i UUD 1945.Jimly menegaskan, keputusan itu bersifat final dan mengikat. Namun, putusan itu tidak membebaskan para terpidana yang telah diputus sebelumnya. Terpidana yang belum disidangkan tidak bisa dijerat dengan undang-undang itu.Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra dalam jumpa pers di kantornya kemarin mengatakan, keputusan Mahkamah Konstitusi itu tidak akan mempengaruhi proses hukum kasus Ba'asyir. "Tidak ada masalah, karena penahanan dan perpanjangan penahanan dilakukan sebelum 23 Juli 2004," katanya.Yusril menegaskan, yang dibatalkan adalah UU Nomor 16/2003 tentang pemberlakuan UU Nomor 15/2003 atas kasus bom Bali. Jadi, tidak berarti tidak ada lagi UU penanggulangan terhadap terorisme, karena UU Nomor 23/2004 tetap berlaku.Menanggapi keputusan itu, Departemen Kehakiman dan HAM kemarin menggelar rapat khusus yang dihadiri wakil dari Kejaksaan Agung, Departemen Kehakiman, Polri, dan Badan Intelijen Negara. "Pemerintah menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Di rapat itu juga dibicarakan implikasi keputusan tersebut terhadap pelaku kasus bom Bali," kata Abdul Gani Abdulah, Direktur Jenderal Peraturan dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM.Menurut Abdul, keputusan itu tak akan berimplikasi terhadap pelaku bom Bali yang sudah mempunyai keputusan hukum tetap dan pelaku yang menjalani proses hukum. Sementara itu, pelaku bom Bali yang belum diproses akan dijerat dengan undang-undang yang berlaku. "Untuk yang masih dalam proses pengadilan, UU Nomor 16/2003 akan dikeluarkan dari surat dakwaan. Tentu ini akan menguntungkan mereka," katanya. Polri juga sedang menyusun langkah antisipasi setelah keluarnya keputusan tersebut. B. Paiman, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, saat dihubungi lewat telepon kemarin belum menyebutkan langkah antisipasi itu. "Sedang kami bicarakan, jadi belum tahu seperti apa," katanya. Tito Sianipar/Sutarto - Tempo News Room

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.