Bagir Manan: MA akan Tuntaskan Peradilan Kasus Bali

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, menjanjikan pihaknya akan berusaha keras menuntaskan peradilan kasus bom Bali. Untuk itu, dia meminta agar masyarakat Bali tidak mengedepankan emosi saat proses peradilan berlangsung. Hal ini ditegaskan Bagir menyikapi peristiwa pemukulan kepada Tim Pembela Muslim yang mendampingi terdakwa perkara bom Bali, Selasa kemarin. Peristiwa di Bali adalah tragedi, dan tidak hanya diderita masyarakat Bali saja, tapi semuanya. Masalahnya kan besar dan komprehensif, papar dia, di sela-sela Pelantikan Lima Ketua Pengadilan Tinggi, di kantornya, Rabu (8/1). Ditegaskan, semua pihak yang terkait dan masyarakat perlu mengendalikan diri untuk menegakkan rasa keadilan bagi semua pihak. Ia meyakini hal itu bisa dipenuhi oleh masyarakat Bali. Sebab, selama ini, ia mengenal warga Bali sebagai warga yang bersahabat. Sementara, kepada Tim Pengacara Muslim, Bagir meminta agar mereka tetap menampakkan sikap bersahabat. Tujuannya, agar proses peradilan untuk mencari kebenaran berjalan lancar tanpa gangguan yang sifatnya teknis seperti kemarin. Dampingi terus terdakwa agar proses hukum berjalan semestinya, dan tegakanlah keadilan, ujarnya. Terkait permintaan para pengacara Muchlas dan kawan-kawan untuk memindahkan persidangan dari Bali ke daerah lain, Bagir menyatakan sebelum keputusan itu diambil, beberapa proses harus dipenuhi terlebih dahulu, terutama persetujuan dari pihak kejaksaan dan pengadilan negeri setempat. Nanti, kalau sudah disetujui maka yang berwenang untuk memindahkan adalah Menteri Kehakiman dan HAM, kata Bagir. Selain itu, lanjut dia, dikabulkannya permintaan harus melihat apakah jalannya persidangan di tempat semula terancam tidak bisa memenuhi rasa keadilan setiap pihak. Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah perbedaan pendapat yang muncul dari tiap komponen peradilan. Jadi, setiap hambatan yang muncul tidak serta merta menjadi alasan agar persidangan dapat dipindahkan, tandas Bagir. (Sri Wahyuni-Tempo News Room)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.