2013, Korupsi Diprediksi Kian Merajalela  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi korupsi

    Ilustrasi korupsi

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Trimedya Pandjaitan, menilai tren korupsi politik masih akan marak pada 2013 nanti. Tahun 2013, menurut dia, akan menjadi tahun bagi para politikus untuk mengumpulkan modal guna bertarung pada 2014.

    "Kalau mau jujur, dengan sistem pemilu seperti ini, pasti korupsi politik masih akan menjadi tren," ujarnya, dalam konferensi pers "Catatan Penegakan Hukum 2012", Ahad, 30 Desember 2012.

    Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch merilis data mengenai maraknya praktek korupsi politik pada 2012. Pada semester pertama 2012 saja, menurut mereka, setidaknya 44 orang kader partai politik terjerat dalam kasus korupsi. Menurut ICW, PDI Perjuangan berada di posisi ketiga dengan tujuh orang kadernya terjerat kasus korupsi.

    Trimdeya mengatakan, korupsi politik terjadi karena kebutuhan para politikus untuk mendapatkan modal kampanye pada 2014. Dengan sistem pemilu terbuka dengan peroleh suara terbanyak, menurut dia, tiap politikus akan mengerahkan berbagai sumber daya yang mereka miliki untuk memenangi kursi parlemen. Persaingan itu, ia menambahkan, bahkan bisa terjadi dalam satu partai politik sendiri. "

    Dengan sistem suara terbanyak di dalam satu partai saja bisa saling bunuh. "Makanya PDI Perjuangan dulu tidak setuju dengan sistem suara terbanyak," katanya.

    Tak hanya di tingkat legislatif, menurut dia, korupsi politik juga akan semakin marak di tingkat kepala daerah. Menurut dia, untuk menjadi kepala daerah, modal yang dibutuhkan jauh lebih besar ketimbang menjadi anggota legislatif.

    "Untuk jadi kepala daerah itu bisa habis puluhan miliar. Karena itu saya usulkan dikembalikan saja supaya dipilih oleh DPR. Biar Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengawasi kalau ada suap-menyuap dalam pemilihan kepala daerah," katanya.

    Karena itu, dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja lebih keras dalam mengawasi kemungkinan terjadinya korupsi politik. Pemberitaan media yang masif dan kinerja KPK yang mumpuni, menurut dia, bisa menjadi peredam syahwat politikus untuk melakukan korupsi. "Dengan pemberitaan media yang masif seperti sekarang dan KPK juga bisa menyadap semua orang, saya pikir itu bisa jadi pengendali syahwat yang ampuh," katanya.

    FEBRIYAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Realitas Versus Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia

    Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019 mencatat luas area perkebunan 2016 mencapai 11,2 juta hektare. Namun realitas berkata lain.