Asian Agri, 9 Perusahaan Pengemplang Pajak Diburu  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/ Ramdani

    TEMPO/ Ramdani

    TEMPO.CO, Jakarta -- Ketua majelis hakim perkara penggelapan pajak Asian Agri Group, Djoko Sarwoko, menyebutkan selain Asian Agri Group, masih ada sembilan perusahaan yang terkait dengan kasus pajak. Perusahaan yang di antaranya berkategori multinasional ini tengah diselidiki modusnya dan siapa saja yang berperan. Namun, Djoko enggan menguraikan nama-nama perusahaan tersebut maupun instansi yang menanganinya.

    "Perkaranya belum masuk MA (Mahkamah Agung)," ujar Ketua Kamar Pidana Khusus MA ini kepada Tempo, Jumat, 28 Desember 2012. Djoko berharap putusan MA yang menghukum Asian Agri membayar denda Rp 2,5 triliun memberi dampak positif bagi penuntasan kasus-kasus pajak.

    "Semoga putusan ini dapat memberi semangat (bagi penyidik) untuk segera melengkapi berkas kasusnya," ujar Djoko. Dia mengimbau para hakim menjadikan putusan MA terhadap Asian Agri sebagai kaidah hukum baru atau yurisprudensi.

    Menurut Djoko, masalah penggelapan pajak acap dipandang sebagai masalah administratif. Padahal, dalam kasus Asian Agri, terbukti ada pengisian surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) yang tidak benar dan perlu dilakukan penegakan hukum.

    Dia tak sependapat dengan dua putusan pengadilan terdahulu, yang menilai masalah Asian Agri masuk ranah hukum administratif sehingga hanya perlu ditangani Pengadilan Pajak. “Hakim salah dalam menerapkan hukum,” ucap Djoko.

    Pada 27 Desember lalu, MA menghukum mantan Manajer Pajak Asian Agri, Suwir Laut, 2 tahun penjara dengan masa percobaan 3 tahun. Perusahaan milik konglomerat Sukanto Tanoto itu juga dihukum membayar denda Rp 2,5 triliun, atau setara dengan dua kali lipat nilai pajak yang digelapkan. “Denda dibayar tunai dalam waktu satu tahun,” kata Djoko. Selengkapnya, baca Koran Tempo hari ini.

    SUBKHAN | INDRA WIJAYA | EFRI R


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.