LSI: Publik Menginginkan Capres yang Melindungi Keberagaman  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah anggota Brimob  berjaga dilokasi bangunan yang dibakar massa, di Desa Karang Gayam, Omben, Sampang, Madura, Jatim, Kamis (29/12). ANTARA/Saiful Bahri

    Sejumlah anggota Brimob berjaga dilokasi bangunan yang dibakar massa, di Desa Karang Gayam, Omben, Sampang, Madura, Jatim, Kamis (29/12). ANTARA/Saiful Bahri

    TEMPO.CO, Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia menyatakan mayoritas publik tak mempersoalkan perbedaan etnik dan agama dalam menentukan calon presiden.

    "Berdasarkan survei yang dilakukan LSI kepada 440 responden di seluruh provinsi, 87,6 persen menginginkan munculnya calon presiden 2014 yang melindungi keberagaman," kata peneliti LSI, Adjie Alfaraby, dalam pemaparan hasil surveinya di Jakarta, Ahad, 23 Desember 2012.

    Menurut Adjie, dalam sejarah presiden Indonesia, publik menilai hanya Soekarno dan Abdurrahman Wahid yang bisa mengakomodasi keberagaman primordial berbasis suku dan agama dan keberagaman ideologi. Dua-duanya dibenarkan oleh 80 persen responden.

    Sedangkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dinilai 55 persen responden mampu melindungi keberagaman ideologi, namun hanya 41 persen melindungi keberagaman agama dan etnis. Sebanyak 67,5 persen menilai pemerintahan Yudhoyono tak maksimal dalam melindungi keberagaman. Hanya 23,4 persen yang menyatakan sudah maksimal, sedang 9,1 persen tak memberikan jawaban.

    Menurut Adjie, mayoritas publik menginginkan munculnya presiden yang punya komitmen tegas dalam menjaga keberagaman, baik ideologis maupun primordial. Dari survei yang digelar pada 14-17 Desember itu, 54,49 persen responden bisa menerma pemimpin yang berbeda agama dan 80,37 persen menerima pemimpin perempuan. "Ini artinya publik sudah sangat terbuka, dan bisa menerima keberagaman."

    Kehadiran seorang presiden yang peduli terhadap keberagaman, kata Adjie, diyakini akan menurunkan intensitas kekerasan yang terus meningkat sejak 1998 lalu. Pada periode 1998-2004, pada pemerintahan BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri, terjadi 915 kasus dengan rata-rata 150 kasus per tahun. Jumlah ini meningkat pada pemerintahan Yudhoyono, 2004-2012, dengan 1.483 kasus, sekitar 210 kasus per tahun.

    Besarnya kasus pada masa Yudhoyono, kata Adjie, disebabkan rendahnya kepedulian pemerintah terhadap keberagaman. "Peran seorang presiden sangat berpengaruh dalam membuat frekuensi kekerasan diskriminasi membesar atau mengecil," kata Adjie.

    IRA GUSLINA SUFA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.