MUI Haramkan Ucapan Natal, Banser Tetap Jaga Misa  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ibadah Misa Natal. TEMPO/Andry Prasetyo

    Ibadah Misa Natal. TEMPO/Andry Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta -Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram terhadap ucapan selama Natal bagi kaum muslim. Namun fatwa itu tak mempengaruhi sikap Barisan Ansor Serbaguna. Mereka akan menjaga prosesi misa Natal. "Sikap toleran ini kami teladani dari Nabi Muhammad SAW," kata Asisten perencanaan pendidikan dan latihan Badan Koordinasi Nasional Banser, Abdul Mujib Syadzili, Ahad, 23 Desember 2012.

    Sebanyak 1.000 Barisan Ansor Serbaguna (Banser) diturunkan untuk bersiaga menjaga keamanan selama misa Natal umat kristiani. Mereka membantu polisi yang bertugas berjaga di 108 gereja se-Kota Malang. "Banser menyatu bersama aparat Kepolisian," kata Asisten perencanaan pendidikan dan latihan Badan Koordinasi Nasional Banser, Abdul Mujib Syadzili,

    Seluruh Banser di tanah air dikerahkan selama umat kristiani menggelar misa natal. Kerjasama pengamanan ini berlangsung setiap tahun, secara rutin. "Kami menjaga orang kristiani, bukan perayaan Natal," katanya.

    Bahkan, pada 2001 lalu anggota Banser Mojokerto Riyanto tewas saat mengamankan Gereja Eben Haezer. Lelaki 25 tahun itu, mendekap kantung plastik yang berisi bom, demi menyelamatkan ratusan jamaah kristiani yang menggelar doa malam Natal.

    Kepolisian mengerahkan sebanyak 1.000 persenonil pengamanan. Mereka bersiaga sejak siang, termasuk menyisir geraja yang akan digunakan misa natal dari ancaman bom. Setiap gereja minimal diamankan dua personil. "Fokus di geraja dengan jumlah jamaat banyak," katanya.

    Selain itu, intelijen juga disebar untuk mendeteksi ancaman sejak dini. Terkait dengan keamanan dan terorisme. Termasuk meningkatkan peran bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (babinkamtibmas) di setiap kelurahan.

    EKO WIDIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.