Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Makmun Ibnu Fuad Jadi Bupati Termuda di Indonesia  

image-gnews
Seorang petani sedang menyirami tanaman daun bawang di Klampis, Bangkalan, Madura, Jawa Timur (9/9). Harga daun bawang naik dari Rp 1000 menjadi Rp 1500 per ikat. Foto: TEMPO/Dwi Narwoko
Seorang petani sedang menyirami tanaman daun bawang di Klampis, Bangkalan, Madura, Jawa Timur (9/9). Harga daun bawang naik dari Rp 1000 menjadi Rp 1500 per ikat. Foto: TEMPO/Dwi Narwoko
Iklan

TEMPO.CO, Bangkalan - Makmun Ibnu Fuad bakal menjadi bupati termuda di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Lelaki yang akrab disapa Ra Momon itu berduet dengan Mondir Rofi'i memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan, 12 Desember lalu.

"Usianya baru 26 tahun. Dalam sejarah pemerintahan Kabupaten Bangkalan, Ra Momon merupakan bupati paling muda," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Bangkalan, Fauzan Jakfar, Selasa, 18 Desember 2012.

Berdasarkan hasil rekapitulasi pada Senin, 11 Desember 2012, Ra Momon dan Mondir meraup 505 ribu suara. Sedangkan lawannya, Nizar Zahro-Zulkifli, hanya memperoleh 34 ribu suara.

Hasil pemilihan masih menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan K.H. Imam Buchori Cholil. Bakal calon bupati yang berpasangan dengan Zainal Alim itu didiskualifikasi oleh KPU Bangkalan. Gugatan diajukan karena tim sukses Imam menemukan berbagai pelanggaran, termasuk politik uang.

Namun, jika gugatan ditolak MK, Ra Momon dan Mondir dilantik pada 3 Maret 2012. Ra Momon akan menggantikan posisi ayahnya, Bupati Bangkalan saat ini, Fuad Amin Imron.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan data yang diperoleh Tempo, Ra Momon menggeser bupati termuda sebelumnya, yakni Bupati Indragiri Hulu, Kepulauan Riau, Yopi Ariyanto, 30 tahun. Ada pula bupati terpilih Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Neneng Hasanah Yasin, 31 tahun, dan Bupati Tanjung Jabung Timur, Jambi, Zumi Zola, 32 tahun.

Ra Momon, yang juga keturunan ulama besar Madura, K.H. Mohammad Kholil Bangkalan, mengaku bahagia. Apalagi kemenangannya diraih hanya satu putaran. "Semua lawan politik akan saya rangkul demi membangun Bangkalan," ujarnya.

MUSTHOFA BISRI

Berita Pilihan:
Kampung Kumuh Angke Akan Direlokasi ke Rusunawa

Todung Bela Gambar Sampul Majalah Tempo

Andi Mallarangeng Tak Tahu Dutasari Terkait Anas

Penampilan Resmi Perdana Kate Middleton sebagai Ibu Hamil

'Lamaran di Malam Natal' Guru Sandy Hook Ini Buyar

Samurai Jepang Takluk oleh Kosmetik

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.