Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Data Berbeda, KPU Pusing Tetapkan Daftar Pemilih

image-gnews
TEMPO/Arif Fadillah
TEMPO/Arif Fadillah
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dibuat pusing oleh perbedaan data kependudukan. Penyusunan daftar pemilih sementara di Jawa Timur tak kunjung dilakukan karena perbedaan data kependudukan yang dimiliki pemerintah.

Data penduduk menurut e-KTP mencatat jumlah penduduk Jawa Timur sebanyak 29.606.000 jiwa. Sedangkan versi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, jumlah pemilih mencapai 32.478.000 jiwa. Kemudian menurut Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Jawa Timur sebanyak 41.437.000 jiwa.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jawa Timur Hary Soegiri mengatakan perbedaan data itu mengacu pada hasil pemutakhiran data di seluruh kabupaten/kota yang dilakukan melalui sistem informasi administrasi kependudukan. "Memang ada perbedaan angka data kependudukan. Mana nanti yang benar, kami masih ada kesempatan," kata Hary usai menggelar koordinasi dengan gubernur dan KPU di Gedung Negara Grahadi, Kamis, 6 Desember 2012.

Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum, data kependudukan berupa daftar pemilih potensial pemilu (DP4) harus sudah diserahkan pemerintah provinsi ke pemerintah pusat paling lambat 16 bulan sebelum pemilihan presiden. Apabila pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dijadwalkan Juli 2014, maka data kependudukan harus sudah tersedia selambatnya Februari 2013. Data yang sama juga harus sudah tersedia 6 bulan sebelum Pemilihan Gubernur Jawa Timur pada September 2013. Ini artinya, Dinas Kependudukan Jawa Timur dan KPU hanya memiliki waktu kurang lebih dua bulan untuk melakukan verifikasi data.

Hary juga mengakui jika data e-KTP belum bisa dijadikan sebagai dasar data kependudukan. Sebab, data yang terekam hingga 26 November 2012 baru 85 persen dari kuota wajib KTP sebesar 29.606.000. Karena itu, Menteri Dalam Negeri memberikan tenggang waktu hingga akhir Desember 2012 untuk dilakukan perekaman data mencapai 100 persen. Pencocokkan dan penelitian pun membutuhkan waktu panjang. Pergantian KTP lama menjadi e-KTP juga diundur dari 1 Januari 2013 menjadi 31 Oktober 2013.

Terkait penyesuaian data pemilih, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersama KPU akan melakukan mekanisme koordinasi guna menyiapkan Pemilu Jawa Timur. Pertemuan rutin akan digelar untuk mencocokkan setiap perubahan data wajib pemilih yang ada.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggota KPU Jawa Timur Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Agus Fauzi membenarkan adanya laporan perbedaan data."Ini laporan sementara, bukan paten. Akan tetap dikoordinasikan," ujarnya.

Menurut dia, perubahan data akan mempengaruhi jumlah tempat pemungutan suara dan dana yang dibutuhkan. Tugas KPU sendiri menyiapkan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dengan mengoreksi data pemilih yang sudah dilakukan. Apalagi di Jawa Timur terdapat 11 daerah pemilihan yang seluruhnya perlu diverifikasi. Meskipun nantinya jumlah data penduduk bertambah dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, tapi KPU memastikan tidak akan menambah jumlah daerah pemilihan. Dari jumlah itu, Jawa Timur memiliki jatah 9-11 kursi.

AGITA SUKMA LISTYANTI

Berita Terpopuler:
Rumor Nikah 2 Bulan Aceng-Shinta Jadi Omongan  

Begini Modus Penipuan ''Anak Anda Kecelakaan'' 

Keluarga Fany Cabut Gugatan Terhadap Bupati Aceng 

Bupati Aceng Diduga Memeras Rp 250 Juta

Terancam Sanksi, PSSI Minta FIFA Adil

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

23 hari lalu

Petugas PPK menghitung jumlah suara dari formulir C plano saat rekapitulasi suara Pemilu 2024 di kantor Kecamatan Sumur Bandung di Kota Bandung, Jawa Barat, 21 Februari 2024. Setelah rekapitulasi sempat dihentikan oleh KPU RI karena tak akuratnya penghitungan di situs web Sirekap milik KPU, saat ini proses rekapitulasi berlanjut dengan sistem penghitungan manual sesuai formulir C plano dari TPS-TPS. TEMPO/Prima Mulia
KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah


Ini Cara Aktifkan Lagi NIK KTP DKI yang Nonaktif karena Tinggal di Luar Jakarta

32 hari lalu

Petugas melayani warga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kantor Lurah Pasar Baru, Jakarta, Senin, 2 November 2020. Dinas Dukcapil DKI Jakarta kembali melakukan pelayanan secara tatap muka saat dimulainya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dengan menerapkan protokol kesehatan pada warga secara prioritas yang terkendala mengakses layanan secara daring dalam mengurus administrasi kependudukan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ini Cara Aktifkan Lagi NIK KTP DKI yang Nonaktif karena Tinggal di Luar Jakarta

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan menonaktifkan NIK KTP DKI warga yang berdomisili di luar Jakarta


Langkah dan Cara Aktivasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital

32 hari lalu

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (Google Play)
Langkah dan Cara Aktivasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital

Aplikasi IKD atau Identitas Kependudukan Digital ditarget mulai diimplementasikan akhir Februari 2024


Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

45 hari lalu

Wali Kota Solo yang juga Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tiba di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 25 Januari 2024.  TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.


Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Petugas melakukan pelipatan surat suara presiden di gudang logistik KPU Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis, 11 Januari 2024. Sekitar 2.436.059 surat suara presiden akan didistribusikan pada 20 Januari di wilayah Jakarta Timur. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.


KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

Petugas melakukan tes pada barang bukti Narkotika jelanh pemusnahan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jakarta Utara. Kamis, 9 Juni 2022. Sebanyak 308.445 gram sabu dan 29.482 butir happy five hasil pengungkapan enam kasus pada bulan Maret -Mei di musnahkan dengan menggunakan incenerator. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.


KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, di Senen, Jakarta Pusat. ANTARA /HO-Humas KPU DKI Jakarta.
KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)


Federasi Serikat Guru: PPDB Sistem Zonasi Lebih Berkeadilan, Dorong Pemda Bangun Sekolah Negeri

11 Juli 2023

Petugas melayani orang tua murid yang berkonsultasi terkait pendaftaran daring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 untuk zonasi tingkat sekolah dasar (SD) di Posko Pelayanan PPDB Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa, 14 Juni 2022. Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan menutup pendaftaran daring PPDB jalur zonasi tingkat SD pada 15 Juni 2022 pukul 14.00 WIB. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Federasi Serikat Guru: PPDB Sistem Zonasi Lebih Berkeadilan, Dorong Pemda Bangun Sekolah Negeri

Federasi Serikat Guru menyatakan PPDB sistem zonasi lebih berkeadilan, serta mendorong pemda untuk membangun sekolah lebih merata.


Pertumbuhan Penduduk Mulai Melambat, Bappenas: 2045 RI Tak Lagi Keempat Terbesar Dunia

16 Mei 2023

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat memberikan sambutan dan mengucapkan selamat kepada para pemenang SDGs Action Awards dan I-SIM for Cities dalam acara SDGs Annual Conference  di Hotel Sultan Jakarta, Kamis, 1 Desember 2022. Dok. Bappenas
Pertumbuhan Penduduk Mulai Melambat, Bappenas: 2045 RI Tak Lagi Keempat Terbesar Dunia

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan Proyeksi penduduk Indonesia periode 2020-2045.


KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

Hang Puthea, Juru bicara Komisi Pemilihan Umum Kamboja atau NEC. Sumber: TEMPO/Suci Sekar
KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.