Uji Publik Kurikulum Baru Dinilai Hanya Kamuflase  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Budi Purwanto

    TEMPO/Budi Purwanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Pendidikan menolak rencana pemerintah mengubah kurikulum pendidikan yang rencananya dimulai tahun depan. Alasannya, perubahan kurikulum pendidikan cenderung dipaksakan, tidak dipersiapkan dengan baik, dan rentan penyelewengan.

    Peneliti Indonesia Corruption Watch Bidang Pendidikan yang tergabung dalam Koalisi, Febri Hendri, mengatakan sudah ada rapat kerja yang digelar antara Kementerian Pendidikan dengan sejumlah penerbit buku di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, pada 3-6 Desember 2012.

    Pertemuan itu membahas penyusunan modul buku pelajaran sesuai kurikulum baru 2013. Febri menilai pertemuan itu janggal. Sebab, saat ini pemerintah masih melakukan uji publik di lima kota besar dan 33 kabupaten/kota untuk menyerap masukan dari seluruh masyarakat.

    "Kesimpulannya, uji publik sekadar legitimasi dan tidak serius digunakan untuk menampung ide," ujarnya di Jakarta, Rabu, 5 Desember 2012. Menurut Febri, jika memang pemerintah sungguh-sungguh ingin menyerap aspirasi masyarakat, rapat kerja dengan pihak penerbit tidak secepat ini dilakukan.

    ICW mengkhawatirkan bahwa konsep perubahan kurikulum sudah ada sebenarnya. Jadi, uji publik hanya untuk mengalihkan perhatian masyarakat. Sudah digelarnya rapat dengan penerbit buku juga dikhawatirkan terkait potensi pasar penjualan buku setelah perubahan kurikulum.

    Apalagi saat ini ada sekitar 47 siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang pastinya akan diminta membeli buku baru jika kurikulum diubah tahun depan.

    Jeirry Sumampow dari Persatuan Guru Indonesia menambahkan bahwa perubahan kurikulum semestinya tidak dilakukan tergesa-gesa. Sebelum mengubah kurikulum, pemerintah seharusnya terlebih dulu melakukan riset dan evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya.

    Adapun praktisi pendidikan, Romo Benny, menyarankan pemerintah mendahulukan perbaikan kualitas guru alih-alih merombak kurikulum tanpa persiapan. Menurut penelitian, kualitas guru di Indonesia masih memprihatinkan. Ia menyebut, saat ini masih ada 62 persen guru SD yang tidak pernah mendapat pelatihan.

    "Apa gunanya perubahan kurikulum kalau gurunya tidak mampu menyesuaikan? Kan, lebih baik gurunya disiapkan dulu sambil menunggu hasil riset. Kalau kualitas guru sudah baik, sarana dan prasarana juga baik, baru kurikulum pengganti diterapkan," ujarnya.

    ISMA SAVITRI

    Terpopuler:
    Polri Kembali Tarik 13 Penyidiknya dari KPK

    Skandal Bupati Garut, Aceng Minta Maaf 

    Bupati Aceng: Jangan Paksa Saya Mundur

    Bupati Aceng Diminta Mundur

    Mabes Polri Akui Tarik Novel Baswedan

    Novel Baswedan Termasuk yang Mau Ditarik Polri 

    Naikkan Gaji Guru, Presiden Tak Mau Berutang 

    Skandal Bupati Garut, Menteri Perempuan Buka Suara 

    Ini Alasan Fany Octora Batal ke Komnas Anak 

    DPRD Garut Bentuk Pansus Skandal Bupati Aceng 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.