SBY Minta Gubernur Perhatikan Skandal Bupati Aceng  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aceng Fikri. TEMPO/Prima Mulia

    Aceng Fikri. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Bogor - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memberi perhatian khusus pada Bupati Garut Aceng HM Fikri. Permintaan itu disampaikan SBY saat bertemu Heryawan di sela acara puncak Peringatan Hari Guru Nasional di Sentul, Bogor, hari ini.

    "Beliau tanya bagaimana Bupati Garut," kata Heryawan, Selasa, 4 Desember 2012. Heryawan mengutip SBY, "Bahwa tindakan Aceng tidak patut, tidak pantas."

    Namun, gubernur yang akrab disapa Aher itu menyatakan tak bisa memberi sanksi pada Aceng. "Semuanya itu, kan, harus mengikuti proses hukum yang berlaku, panjang itu. Kalaupun memang bersalah secara hukum, harus sampai kasasi dan berkekuatan hukum tetap," ujar Heryawan.

    Paling banter, ia menambahkan, hanyalah memberikan teguran. "Teguran keras sudah kami berikan. Tetapi soal pencopotan sebagai bupati, saya tidak dalam kapasitas meminta DPRD. Kami harus melihat reaksi masyarakat sendiri," kata dia. "Tetapi sanksi sosial terkadang lebih berat."

    Heryawan membenarkan sudah mengklarifikasi permasalahan Fany kepada Aceng tadi malam. "Saya ditugaskan Menteri Dalam Negeri untuk klarifikasi. Saya tanya apa betul menikahi siri seorang gadis selama empat malam, lalu diceraikan. Dia mengakui masalah ini sudah diselesaikan baik-baik, bahkan tidak dipersoalkan," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

    Bahkan, Aceng mengakui kepada Heryawan sudah ada komitmen bersama di atas materai bahwa tidak akan ada lagi yang mempersoalkan apa pun. "Tetapi itu harus dibuktikan pengakuan beliau," ujarnya.

    ARYANI KRISTANTI

    Berita Terpopuler:
    Bupati Garut Aceng: Saya Masih Sayang Fany  

    3 Alasan Bupati Garut Ceraikan Fany Octora

    SBY Minta Mendagri Pantau Bupati Garut

    Jokowi: Mending Saya Tidak Jadi Gubernur

    Janda Bupati Garut Sebenarnya ''Ogah'' Lapor ke Polisi 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.