Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Data Penduduk Bingungkan KPU Jember  

image-gnews
Warga antri mendapatkan BLT di Balai Desa Kemuning Lor, Jember, Jawa Timur, (29/4). Sebanyak 237.074 RTS (rumah tangga sasaran) di Kabupaten Jember menerima BLT 2009 sebesar Rp.200 ribu mulai hari ini. ANTARA/Seno S.
Warga antri mendapatkan BLT di Balai Desa Kemuning Lor, Jember, Jawa Timur, (29/4). Sebanyak 237.074 RTS (rumah tangga sasaran) di Kabupaten Jember menerima BLT 2009 sebesar Rp.200 ribu mulai hari ini. ANTARA/Seno S.
Iklan

TEMPO.CO, Jember - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember kebingungan menentukan jumlah pemilih dalam pemilihan gubernur-wakil gubernur Jawa Timur tahun depan. Sebab, data kependudukan yang diterima dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember berbeda.

"Selisih jumlah penduduk dari dua lembaga itu cukup jauh. Dan surat permintaan data kepada Bupati Jember sudah dua pekan tidak dibalas," kata Ketua KPU Jember, Ketty Tri Setiorini, Selasa, 4 Desember 2012.

Perbedaan data penduduk tersebut juga menyulitkan KPU menentukan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) serta kebutuhan logistik. Padahal, saat ini KPU Jember sedang membuat perkiraan jumlah TPS untuk pemilihan gubernur-wakil gubernur dengan jumlah maksimal pemilih sebanyak 600 orang setiap TPS. Sedangkan untuk pemilu legislatif tahun 2014, di satu TPS maksimal terdapat 300 pemilih.

Menurut Ketty, berdasarkan data Dispendukcapil, jumlah penduduk Jember sebanyak 2.840.929 jiwa. Sebanyak 1.412.115 jiwa di antaranya laki-laki dan perempuan 1.428.814 jiwa. Sedangkan berdasarkan data BPS yang mengacu hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Jember sebanyak 2.332.726 jiwa, terdiri dari 1.146.856 laki-laki dan 1.185.870 perempuan.

Ketty mengatakan jumlah pemilih dan jumlah TPS harus secepatnya disampaikan kepada KPU Pusat dan KPU Provinsi Jawa Timur. Data tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran pemilu legislatif dan pemilihan gubernur.

Akibatnya, KPU Jember membuat jumlah TPS menggunakan data kependudukan dari DPRD Kabupaten Jember yang bersumber dari hasil evaluasi pelaksanaan e-KTP.

Dari data e-KTP itu, ditemukan jumlah penduduk Jember yang memiliki KTP sebanyak 2.310.000 orang. Padahal, saat pemilihan gubernur-wakil gubernur Jawa Timur tahun 2008 dan pemilu legislatif tahun 2009, jumlah TPS di Kabupaten Jember mencapai 7.200 unit, dengan jumlah pemilih sebanyak 1,7 juta jiwa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Dispendukcapil Jember, Isman Sutomo, mengatakan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri akan segera dikirimkan ke Jember. Diperkirakan data itu diterima di Jember Rabu, 5 Desember 2012. ”Setelah DP4 kami terima, bupati yang akan menyampaikan langsung ke KPU," ujarnya.

Bupati Jember M.Z.A. Djalal mengaku kaget dengan perbedaan data jumlah penduduk tersebut. Djalal pun bingung jumlah penduduk tahun 2008 dengan data BPS maupun Dispendukcapil terdapat perbedaan yang cukup banyak. "Hanya dalam rentang waktu dua tahun terjadi lonjakan sekitar 500 ribu jiwa,” ucapnya.

Djalal merasa malu karena lonjakan tersebut dan menduga data tersebut salah. Itu sebabnya Djalal akan mencari tahu penyebab lonjakan tersebut.

MAHBUB DUNAIDY

Berita Terpopuler:
Bupati Garut Aceng: Saya Masih Sayang Fany  

3 Alasan Bupati Garut Ceraikan Fany Octora

SBY Minta Mendagri Pantau Bupati Garut

Jokowi: Mending Saya Tidak Jadi Gubernur

Janda Bupati Garut Sebenarnya ''Ogah'' Lapor ke Polisi 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ini Cara Aktifkan Lagi NIK KTP DKI yang Nonaktif karena Tinggal di Luar Jakarta

57 hari lalu

Petugas melayani warga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kantor Lurah Pasar Baru, Jakarta, Senin, 2 November 2020. Dinas Dukcapil DKI Jakarta kembali melakukan pelayanan secara tatap muka saat dimulainya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dengan menerapkan protokol kesehatan pada warga secara prioritas yang terkendala mengakses layanan secara daring dalam mengurus administrasi kependudukan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ini Cara Aktifkan Lagi NIK KTP DKI yang Nonaktif karena Tinggal di Luar Jakarta

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan menonaktifkan NIK KTP DKI warga yang berdomisili di luar Jakarta


Langkah dan Cara Aktivasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital

58 hari lalu

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (Google Play)
Langkah dan Cara Aktivasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital

Aplikasi IKD atau Identitas Kependudukan Digital ditarget mulai diimplementasikan akhir Februari 2024


Federasi Serikat Guru: PPDB Sistem Zonasi Lebih Berkeadilan, Dorong Pemda Bangun Sekolah Negeri

11 Juli 2023

Petugas melayani orang tua murid yang berkonsultasi terkait pendaftaran daring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 untuk zonasi tingkat sekolah dasar (SD) di Posko Pelayanan PPDB Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa, 14 Juni 2022. Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan menutup pendaftaran daring PPDB jalur zonasi tingkat SD pada 15 Juni 2022 pukul 14.00 WIB. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Federasi Serikat Guru: PPDB Sistem Zonasi Lebih Berkeadilan, Dorong Pemda Bangun Sekolah Negeri

Federasi Serikat Guru menyatakan PPDB sistem zonasi lebih berkeadilan, serta mendorong pemda untuk membangun sekolah lebih merata.


Pertumbuhan Penduduk Mulai Melambat, Bappenas: 2045 RI Tak Lagi Keempat Terbesar Dunia

16 Mei 2023

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat memberikan sambutan dan mengucapkan selamat kepada para pemenang SDGs Action Awards dan I-SIM for Cities dalam acara SDGs Annual Conference  di Hotel Sultan Jakarta, Kamis, 1 Desember 2022. Dok. Bappenas
Pertumbuhan Penduduk Mulai Melambat, Bappenas: 2045 RI Tak Lagi Keempat Terbesar Dunia

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan Proyeksi penduduk Indonesia periode 2020-2045.


Usai Arus Balik Lebaran, Pemerintah Data Warga Pendatang Baru di Jakarta Barat

3 Mei 2023

Pemudik tiba di Jakarta menggunakan Kereta Cikuray dari Stasiun Garut, di Stasiun Pasar Senen, Selasa, 25 April 2023. Diperkirakan, sebanyak 40 ribu penumpang akan tiba di Jakarta, yakni 23.400 penumpang dari Stasiun Pasar Senen dan 14.600 dari Stasiun Gambir. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Usai Arus Balik Lebaran, Pemerintah Data Warga Pendatang Baru di Jakarta Barat

Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Barat meminta pengurus RT dan RW menerima seluruh laporan warga pendatang baru.


Beredar Notulensi Rapat Penonaktifan NIK KTP DKI Warga yang Tidak Berdomisili di Jakarta, Sekda DKI Angkat Bicara

3 Mei 2023

Petugas melayani warga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kantor Lurah Pasar Baru, Jakarta, Senin, 2 November 2020. Dinas Dukcapil DKI Jakarta kembali melakukan pelayanan secara tatap muka saat dimulainya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dengan menerapkan protokol kesehatan pada warga secara prioritas yang terkendala mengakses layanan secara daring dalam mengurus administrasi kependudukan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Beredar Notulensi Rapat Penonaktifan NIK KTP DKI Warga yang Tidak Berdomisili di Jakarta, Sekda DKI Angkat Bicara

Pada saat ini banyak penduduk yang sudah pindah dan tidak lagi berdomisili di wilayah DKI Jakarta, namun tetap memiliki KTP DKI.


Banyak Penduduk Sudah Pindah tapi Tetap KTP DKI, Heru Budi Bakal Lakukan Akurasi Data Kependudukan

23 Februari 2023

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai meninjau kegiatan posyandu di Puskesmas Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Februari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Banyak Penduduk Sudah Pindah tapi Tetap KTP DKI, Heru Budi Bakal Lakukan Akurasi Data Kependudukan

Heru Budi ingin program pelayanan publik yang berkaitan dengan basis data kependudukan menjadi tepat sasaran


DPRD Kabupaten Bekasi Bahas Penambahan Kursi dan Dapil untuk Pemilu 2024

24 Februari 2022

Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat di komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat. Foto: ANTARA/Pradita Kurniawan Syah
DPRD Kabupaten Bekasi Bahas Penambahan Kursi dan Dapil untuk Pemilu 2024

Penambahan kursi legislatif atau daerah pemilihan ini terkait bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi


Dokumen Susi Pudjiastuti jadi Bungkus Gorengan, Kemendagri: Seharusnya Disimpan

27 Desember 2021

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Dokumen Susi Pudjiastuti jadi Bungkus Gorengan, Kemendagri: Seharusnya Disimpan

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menanggapi beredarnya foto yang menampilkan dokumen kependudukan Susi Pudjiastuti, menjadi bungkus gorengan.


NIK Jokowi Bocor, Pemerintah Diminta Enkripsi Data Kependudukan

5 September 2021

Warga Suku Baduy melakukan perekaman sidik jari untuk KTP Elektronik di Kampung Cijahe, Lebak, Banten, Sabtu 28 Agustus 2021. Perekaman data dengan cara mendatangi permukiman Suku Baduy tersebut dilakukan Kementerian Dalam Negeri guna memudahkan serta membantu mereka dalam pelayanan administrasi kependudukan serta pemutakhiran data kependudukan. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas
NIK Jokowi Bocor, Pemerintah Diminta Enkripsi Data Kependudukan

Nantinya, instansi hanya boleh menggunakan data kependudukan baru dari Dukcapil dalam kondisi yang sudah terenkripsi