Simulator SIM, ICW Desak KPK Tahan Djoko Susilo

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Emerson Yuntho. ANTARA/Jessica Helena Wuysang

    Emerson Yuntho. ANTARA/Jessica Helena Wuysang

    TEMPO.CO, Jakarta -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera menahan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator SIM, Inspektur Jenderal Djoko Susilo.

    Anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho, beralasan bahwa penahanan itu bertujuan mempercepat penyidikan kasus simulator SIM. Percepatan penanganan kasus ini penting agar KPK bisa segera mengusut kasus korupsi lain di Korps Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian RI. Salah satu kasus yang perlu segera ditangani adalah kasus dugaan korupsi pengadaan pelat nomor kendaraan.

    “Saya kira bukti juga sudah cukup kuat,” kata Emerson ketika dihubungi pada Ahad, 2 Desember 2012. Ia menuturkan--belajar dari kasus-kasus sebelumnya--ketika KPK sudah menetapkan tersangka, artinya penyidikan kasus itu sudah 95 persen selesai.  

    Di sisi lain, Emerson memahami kehati-hatian KPK dalam penanganan kasus ini. Namun bukan berarti itu bisa jadi alasan untuk melambatkan pelimpahan perkara korupsi ini ke pengadilan. “Toh, di KPK tidak ada SP3,” kata penggiat antikorupsi ini.

    Djoko Susilo akan diperiksa di KPK pada Senin, 3 Desember 2012, pada pukul 9.00 pagi. Mantan Gubernur Akademi Polisi ini pertama kali diperiksa dalam kasus simulator SIM pada 5 Oktober 2012. Ketika itu, dia diperiksa selama 8 jam, pada pukul 09.00-17.40 WIB.

    SUNDARI

    Berita Terpopuler:
    Warga Fatmawati Siap Ditembak Karena Menolak MRT

    Pemain Timnas Piala AFF Jalan Tertunduk Menuju Bus 

    Jokowi Disarankan Bikin KTP Sementara

    Indonesia Jadi Tuan Rumah Miss Universe 

    Budayawan Nilai Cium Tangan Sutan Berbau Politis  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.