Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

GP Anshor Ancam Mempolisikan Bhatoegana  

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Sutan Bhatoegana. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Sutan Bhatoegana. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO.CO, Cirebon - Dinilai telah lecehkan Gus Dur, Gerakan Pemuda (GP) Anshor mengecam anggota DPR Sutan Bhatoegana. Ancaman geruduk ke gedung DPR RI serta dilaporkan ke polisi pun dilayangkan.

Hal tersebut diungkapkan Nuruzzaman, Sekjen DPP GP Anshor, yang juga mantan ketua GP Anshor Kabupaten Cirebon. "Untuk wilayah Cirebon kami akan kerahkan 15 ribu anggota kami ke Jakarta," katanya.

Saat ini anggota mereka sudah berkumpul di DPC NU Kabupaten Cirebon dan Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin. "Mereka siap berangkat begitu bus tersedia," kata Nuruzzaman.

Kedatangan mereka ke Jakarta menyusul rekan mereka dari DPW Jawa Timur yang juga sudah berangkat ke Jakarta. "Kami akan melaporkan Sutan Bhatoegana ke polisi karena telah mencemarkan nama baik Gus Dur," kata Nuruzzaman.

Mereka pun akan mendatangi kantor DPP Partai Demokrat untuk menuntut permintaan maaf dari Sutan Bhatoegana. "Kami tunggu permintaan maaf itu sampai besok," katanya. Jika tidak, mereka akan melaporkan Bhatoegana ke polisi.

Hal yang sama diungkapkan M. Alwi, wakil ketua DPW GP Anshor Jabar. "Bhatoegana seolah ingin membangunkan macan tidur," katanya.
Menurut Alwi, tidak pada tempatnya Bhatoegana menyinggung-nyinggung Gus Dur melakukan korupsi, apalagi yang diomongkan sudah meninggal. "Pernyataan Bhatoegana benar-benar menyakitkan," katanya.

Selanjutnya, Alwi mengimbau setiap politikus untuk berhati-hati berbicara. "Apalagi berbicara di hadapan umum dan disiarkan secara langsung," katanya. Jangan sampai pernyataannya itu menimbulkan konflik di masyarakat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Alwi pun menuntut permintaan maaf dari Bhatoegana di semua media.

Kecaman dari GP Anshor muncul karena pernyataan Bhatoegana yang menyebut pemerintahan Gus Dur "dilengserkan" akibat skandal korupsi Bulog dan Brunei-gate.

Pernyataan tersebut diungkapkan Bhatoegana dalam dialog kenegaraan bertema "Pembubaran BP Migas untuk Kemakmuran Rakyat" pada Rabu, 21 November lalu.

IVANSYAH

Berita terpopuler lainnya:
Mengenali Bahasa Klakson Ketika di Jalan

Dua Pemukul Munarman Ditangkap

Tuduhan Marzuki Alie Dibantah Dubes RI di Jerman

Gaya Blusukan Jokowi pun Menular ke Jawa Barat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas

3 Oktober 2017

Pemerintah Segera Ajukan Draf Amendemen UU Migas
Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas

Pemerintah diminta segera mengambil sikap ihwal revisi Undang-undang Minyak dan Gas. Pengurus Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Migas Bambang Dwi Djanuarto?menilai pemerintah kurang responsif dalam menyelesaikan revisi UU Migas.


Revisi UU Migas Akan Atur Badan Usaha Khusus Migas

19 Februari 2017

Kurtubi. TEMPO/Tommy Satria
Revisi UU Migas Akan Atur Badan Usaha Khusus Migas

Badan Usaha Khusus ini, menurut Kurtubi, berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.


Ini Kewenangan Pemerintah Daerah di Wilayah Blok Migas

18 Januari 2017

Lapangan lepas pantai Bekapai di Blok Mahakam daerah operasi Total E&P Indonesie. TEMPO/SG WIBISONO
Ini Kewenangan Pemerintah Daerah di Wilayah Blok Migas

Pemerintah daerah harus mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan.


Krisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas  

22 November 2016

Ilustrasi perusahaan minyak dan gas. Pixabay.com
Krisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas  

DPR diharapkan sudah membuat rancangan revisi Undang-undang Migas sebelum masa sidang berakhir.


Migas: Pemerintah Bebankan Pajak di Kegiatan Eksploitasi  

29 Agustus 2016

Warga menghadiri sosialisasi tax amnesty atau pengampunan pajak oleh Presiden Joko Widodo digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 1 Agustus 2016. TEMPO/Subekti.
Migas: Pemerintah Bebankan Pajak di Kegiatan Eksploitasi  

Pemerintah ingin membebankan pajak hanya pada kegiatan eksploitasi melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi.


Pemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Migas  

20 Agustus 2016

Massa menggelar aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 9 Oktober 2014. Dalam orasinya mereka mendukung Pemerintahan Jokowi-JK untuk memberantas Mafia Migas dan Tambang melalui perpendek rente perdagangan minyak mentah untuk efesiansi dan kebutuhan domestik. Tempo/Aditia Noviansyah
Pemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Migas  

Pengelolaan migas seharusnya terlebih dahulu diberikan kepada Pertamina sebagai perusahaan milik negara.


Perubahan Beleid Gas, Tata Niaga Gas Jalan di Tempat

3 Agustus 2016

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri usai memberi keterangan pers dalam pengumuman Tim Reformasi Tata Kelola Migas di Kementerian ESDM, Jakarta, 16 November 2014. ANTARA/Rosa Panggabean
Perubahan Beleid Gas, Tata Niaga Gas Jalan di Tempat

Perubahan beleid tata kelola gas belum menunjukkan perkembangan


KPK Minta Jokowi Revisi UU Tata Kelola Migas  

13 Januari 2016

Blok Cepu, Bojonegoro. TEMPO/Mahanizar
KPK Minta Jokowi Revisi UU Tata Kelola Migas  

KPK telah mengirimkan surat rekomendasi revisi UU Tata

Kelola Migas dan Kontrak Kerja Sama kepada Presiden pada 16

Desember 2015.


Reformasi Kelembagaan Tata Kelola Migas

10 Juli 2015

Reformasi Kelembagaan Tata Kelola Migas

Mengesahkan undang-undang baru sebagai pengganti atau revisi UU Minyak Bumi dan Gas (Migas) Nomor 22 Tahun 2001 adalah hal mendesak yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan DPR pada akhir tahun ini. Mengingat undang-undang ini telah mengalami tiga kali uji materi Mahkamah Konstitusi (2003, 2007, dan 2012), di mana Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembatalan banyak pasal dari undang-undang tersebut.


Faisal Basri Usulkan Tiga Kaki Pengelolaan Migas

22 Mei 2015

Faisal Basri berbicara dalam diskusi bertajuk
Faisal Basri Usulkan Tiga Kaki Pengelolaan Migas

SKK Migas harus badan khusus yang tidak bisa diintervensi pemerintah. Bahan untuk RUU Migas.