29 Tokoh Masyarakat Tolak RUU Keamanan Nasional

Reporter

TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO.CO, Jakarta -- Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional kembali mendapat penolakan. Kali ini, 29 Tokoh masyarakat bersatu dan membuat Petisi Bersama menolak RUU kontroversial tersebut. Seluruh tokoh tersebut mendesak parlemen agar mengembalikan RUU Keamanan Nasional ke pemerintah karena tak jelas maksudnya, dipenuhi pasal karet, bertentangan dengan Undang-Undang lain, dan dinilai dapat mengancam hak asasi manusia serta demokrasi.

Salah satu yang dikhawatirkan yakni, RUU Keamanan Nasional memberikan presiden wewenang untuk mengerahkan TNI dalam status tertib spil tanpa melalui pertimbangan parlemen dalam menghadapi ancaman keamanan nasional. Hal ini bertolakbelakang dengan UU TNI Pasal 7 ayat (3) jo Penjelasan Pasal 5, bahwa pengerahan kekuatan TNI harus didasarkan kepada keputusan politik negara, yang berarti harus mendapat pertimbangan dari parlemen.

Di sektor keamanan, Indonesia sudah punya banyak legislasi yang tak hanya mengatur persoalan keamanan negara tapi juga mengatur tentang keamanan manusia. Aktivis Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, Usman Hamid, dalam Petisi Bersama Penolakan RUU Keamanan Nasional di Hotel Aryaduta Jakarta, Ahad, 18 November 2012, mengatakan setidaknya ada lebih dari sembilan UU yang ditabrak oleh RUU Keamanan Nasional.

Beberapa UU yang ditabrak di antaranya adalah UU TNI No. 3 Tahun 204, UU Polri No. 2 tahun 2002, UU Pertahanan Negara No. 3 Tahun 2002, UU Pemberantasan Terorisme No. 15 Tahun 2003, UU Intelijen No. 17 Tahun 2011, UU Ham No. 39 Tahun 1999, UU Penanggulangan Bencana No. 24 Tahun 2007, UU Lingkungan Hidup, UU Kesehatan.

"Paradigma dalam RUU Keamanan Nasional adalah paradigma yang mengabaikan HAM. Sebab, Pasal 28 Konstitusi yang mengatur HAM tak dimasukan di dalam dasar mengingat RUU," ujar Usman.

Selain Usman, tokoh lain yang tergabung dalam koalisi adalah Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia Todung Mulya Lubis, Ketua SETARA Institute Hendardi, Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo, mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim, hingga Intelektual Muda Muhamadiyah Andar Nubowo.

MUHAMAD RIZKI

Berita populer:
Foto Obama Gaya ''Alay'' Mendunia

Imbang Tanpa Gol, Apa Kata Pemain Kamerun?

Dana Plesiran DPR Lebih dari Pemberantasan Korupsi

Kim Jong Un Dinominasikan Jadi Pria Terseksi 2012

Sebulan Jadi Gubernur, Jokowi Minta Warga Realistis






Taiwan Terima Lima Warga Hong Kong yang Kabur

14 September 2020

Taiwan Terima Lima Warga Hong Kong yang Kabur

Pemerintah Taiwan menerima kedatangan lima warga Hong Kong, yang kabur terkait kisruh politik di kota semiotonom yang diperintah Cina itu.


Selandia Baru Hentikan Perjanjian Ekstradisi dengan Hong Kong

28 Juli 2020

Selandia Baru Hentikan Perjanjian Ekstradisi dengan Hong Kong

Pemerintah Selandia Baru memprotes pemberlakuan UU Keamanan Nasional Hong Kong oleh Cina.


Otoritas Hong Kong Bubarkan Kelompok Demokrasi Joshua Wong

1 Juli 2020

Otoritas Hong Kong Bubarkan Kelompok Demokrasi Joshua Wong

Aktivis demokrasi Hong Kong Joshua Wong mundur dari kelompok pro-demokrasi Demosisto karena dibubarkan otoritas setempat.


Sah! UU Keamanan Nasional Hong Kong Berlaku Mulai Besok

30 Juni 2020

Sah! UU Keamanan Nasional Hong Kong Berlaku Mulai Besok

Sebanyak 162 anggota parlemen Cina bersuara bulat memberlakukan UU Keamanan Nasional di Hong Kong mulai besok.


Cina Rilis UU Keamanan Nasional Hong Kong, Berikut Rinciannya

22 Juni 2020

Cina Rilis UU Keamanan Nasional Hong Kong, Berikut Rinciannya

Pada Sabtu malam, pemerintah pusat Cina merilis cetak biru UU Keamanan Nasional Hong Kong yang kontroversial. Apa saja rinciannya?


RUU Keamanan Nasional Hong Kong, Cina: Asing Tidak Ikut Campur

23 Mei 2020

RUU Keamanan Nasional Hong Kong, Cina: Asing Tidak Ikut Campur

Para aktivis menyerukan aksi protes melawan rencana pemerintah dalam Kongres Nasional Cina ke 13 untuk membuat UU Keamanan Nasional Hong Kong.


Demi Keamanan Negara, Indonesia Perlu Badan Cyber Nasional  

3 Juni 2015

Demi Keamanan Negara, Indonesia Perlu Badan Cyber Nasional  

Untuk menjamin keamanan negara, Indonesia perlu membentuk badan cyber nasional.


Pengamat: RUU Kamnas Membahayakan, Buang ke Tempat Sampah

11 Maret 2015

Pengamat: RUU Kamnas Membahayakan, Buang ke Tempat Sampah

TNI sudah masuk ke jantung gerakan mahasiswa.


Inpres Kamnas Bukan Solusi Konflik Agraria

7 Februari 2013

Inpres Kamnas Bukan Solusi Konflik Agraria

Inpres hanya terpusat di kabinet dan kepala daerah. Memangnya bagaimana cara menteri membantu mengatasi konflik?


PDIP Mau Bahas RUU Kamnas, Asal...  

28 Desember 2012

PDIP Mau Bahas RUU Kamnas, Asal...  

PDIP siap membahas RUU Keamanan Nasional sekarang jika ada revisi dari pemerintah.