TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Gerindra mengkritik kunjungan kerja ke luar negeri Dewan Perwakilan Rakyat yang dinilainya tidak pernah transparan. Indikasinya, kata dia, adalah tidak adanya laporan hasil kegiatan yang dipublikasikan kepada anggota serta berapa dana yang dikeluarkan. "Fraksi kami tak pernah mendapat laporan," kata anggota Badan Legislasi dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat, saat dihubungi Tempo, Ahad, 18 November 2012.
Fraksi Partai Gerindra merupakan fraksi yang menolak kunjungan kerja ke luar negeri. Fraksi Gerindra beralasan kunjungan kerja ke luar negeri hanya bertujuan untuk plesiran anggota Dewan yang dibiayai oleh negara. Fraksi Gerindra menyatakan ada banyak cara modern untuk studi banding dengan mengunakan perangkat teknologi. "Kami sudah tidak dilibatkan," kata dia.
Meskipun tidak dilibatkan, Martin menyatakan, setiap kunjungan ke luar negeri seharusnya dilaporkan secara terbuka. Selama ini, pelaporan hasil kunjungan kerja hanya diberikan kepada pimpinan Badan Legislasi. Sedangkan jumlah anggaran yang digunakan hanya disampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR. "Pegawai-pegawai itu yang mengurus keuangan," ujar anggota Komisi Hukum ini.
Martin mengaku hingga saat ini tidak tahu siapa-siapa saja angota Badan Legislasi yang berangkat ke Jerman dan Inggris. Dia menegaskan, seharusnya nama-nama ini ada di masing-masing fraksi. Martin menegaskan, anggota Dewan tidak mungkin bisa berangkat tanpa persetujuan fraksi. "Badan Legislasi pasti menyurati fraksi," ujarnya.
Sebelumnya, Badan Legislasi DPR berencana berangkat ke Jerman dalam rangka mendalami Rancangan Undang-Undang tentang Keinsinyuran sejak kemarin hingga 23 November 2012. Ada 11 anggota Badan Legislasi yang berangkat dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Sunardi Ayub. Selain ke Jerman, 12 anggota Badan Legislasi juga akan mengunjungi Inggris pada pekan depan untuk mendalami RUU yang sama.
WAYAN AGUS PURNOMO