Ahok Geregetan Dengar TKI Diperkosa di Malaysia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/STR/Wisnu Agung Prasetyo

    Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/STR/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama prihatin dengan kabar tentang nasib tenaga kerja Indonesia (TKI) yang sering diperlakukan tak manusiawi di negara tetangga.

    Saat mendengar informasi tentang seorang TKI yang diperkosa tiga oknum polisi di Malaysia belum lama ini, Ahok -begitu ia biasa disapa, makin geregetan dan berhasrat membereskan persoalan kemiskinan, khususnya di Jakarta. "Masyarakat kita di luar diperlakukan seperti itu, tapi di dalam juga tak ada bedanya, karena tak ada pilihan selain jadi pembantu," kata Ahok di Yogyakarta, Selasa 13 November 2012.

    Dia mengatakan perlakuan buruk kepada rakyat kecil di Tanah Air terjadi di berbagai sektor, semisal pungutan liar terhadap pedagang. Menurut Ahok, terhambatnya pengentasan kemiskinan lantaran sistem yang tidak berpihak kepada masyarakat golongan menengah ke bawah. "Sistem sekarang berpihak kepada pemilik modal," ujarnya.

    Selama ini, kesulitan yang biasa dihadapi pengusaha kecil antara lain modal dan tempat berdagang karena harga sewanya semakin tinggi. Untuk itu, Ahok menambahkan, bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, ia berniat merealisasikan lahan murah buat rakyat lewat program 1.000 pasar tradisional. "Dari pasar itu dibuat distribusi harga yang wajar dan pedagangnya diberi modal untuk maju," katanya.

    Jika program tersebut direalisasikan, Ahok memperkirakan semakin banyak masyarakat yang tak perlu kepepet menjadi pegawai negeri atau pembantu rumah tangga. Apalagi sampai hijrah ke negeri tetangga dan ditindas.

    Dengan memberikan kenyaman untuk tinggal dan berusaha di negeri sendiri, Ahok optimistis masyarakat akan memilih untuk menjadi pengusaha dan sedikit saja yang menjadi pembantu rumah tangga. "Kalau tak sanggup bayar orang cuci baju, ya cuci sendiri dong," kata Ahok berkelakar.

    PRIBADI WICAKSONO

    Berita terpopuler lainnya:
    Inul Daratista: Saya Bisa Jadi Cawapres Om Haji 
    Kata Ibas Soal DPR Pemeras BUMN 

    Upeti BUMN ke DPR, KPK: Pembuktiannya Gampang 

    Rhoma Dinilai Tak Layak Jadi Presiden

    Pengacara Ola, Farhat Abbas:Saya Pantas Dapat MURI

    Dahlan Iskan Kaget BP Migas Dibubarkan 

    PKS: Jangan Remehkan Rhoma Irama 

    Jokowi: Kampung Deret Gratis

    ''Ada Menteri Koordinator yang Rapornya Merah''


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.