Dahlan Ternyata Cuma Serahkan 5 Nama Pemalak BUMN  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri BUMN Dahlan Iskan. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri BUMN Dahlan Iskan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, menyerahkan lima nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga terkait dengan upaya kongkalikong anggaran dengan perusahaan BUMN. Lima nama ini merupakan salah satu dari tiga peristiwa pemerasan terhadap BUMN yang disampaikan Dahlan sebelumnya.

    "Ada lima nama yang terkait dengan satu peristiwa," kata Ketua Badan Kehormatan DPR, Muhammad Prakosa, seusai rapat internal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 8 November 2012. Namun, dia enggan menjelaskan peristiwa mana yang disampaikan oleh Dahlan. "Itu rahasia."

    Prakosa menyatakan, dalam surat tersebut Dahlan menyampaikan kronologi upaya pemerasan terhadap perusahaan BUMN. Dalam suratnya, Dahlan menyampaikan lima nama tanpa nama fraksi anggota DPR. Nama-nama tersebut berasal dari fraksi baru di luar dua nama yang sudah disebutkan Dahlan. Prakosa tidak menjelaskan dari komisi apa kelima nama baru ini.

    "Yang pasti ini kronologi dari satu peristiwa," kata dia. Prakosa menuturkan, semua yang disampaikan Dahlan dalam surat tersebut belum dilengkapi bukti. Termasuk, kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, belum ada transaksi yang dilakukan antara anggota Dewan dan direksi BUMN.

    Dia juga menerangkan, apa yang disampaikan Dahlan merupakan keterangan sekunder yang disampaikan oleh direksi kepadanya. "Kami belum menerima bukti," kata Prakosa.

    Sebelumnya, Dahlan menyampaikan ada dua anggota DPR yang terkait dengan upaya pemerasan terhadap tiga BUMN. Dua anggota itu adalah Idris Laena yang diduga berkongkalikong dengan PT PAL dan PT Garam dan Sumaryoto yang diduga terkait dengan upaya kongkalikong dengan PT Merpati Nusantara Airlines.

    Idris Laena dalam jumpa pers hari ini telah membantah keterangan Dahlan. Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, informasi yang disampaikan mantan bos PLN itu sama sekali tidak benar. Idris berjanji akan segera memberikan klarifikasi kepada Badan Kehormatan mengenai penyebutan nama dirinya.

    WAYAN AGUS PURNOMO

    Terpopuler:
    Dahlan Akui Ada Oknum Kabinet Ingin Mendepaknya

    Perbedaan Suara Obama-Romney Setipis Silet

    Dahlan Bilang Tidak Apa-apa Dituntut Sumaryoto

    Kicau Kemenangan Obama Terpopuler Sepanjang Masa

    Di Istana, Mega-SBY Belum Juga Bertegur Sapa


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.