Terduga Peminta Upeti Punya Gedung Mewah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bangunan megah Komplek Yayasan Laena milik anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar, Idris Laena yang terletak di Jalan Pengasingan Raya No. 5, Rawa Lumbu, Bekasi, Jawa Barat. TEMPO/Subekti

    Bangunan megah Komplek Yayasan Laena milik anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar, Idris Laena yang terletak di Jalan Pengasingan Raya No. 5, Rawa Lumbu, Bekasi, Jawa Barat. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Idris Laena, politikus Golkar yang disebut sebagai salah satu peminta upeti BUMN, ternyata seorang pengusaha kaya. Dari penelusuran Tempo, dia memiliki Wisma Laena, sebuah gedung di Jalan KH. Abdullah Syafi'i No. 7 Lap. Ros, Casablanca, Jakarta Selatan.

    Wisma itu terdiri dari tiga bagian, gedung utama setinggi tujuh lantai dan sayap kanan kirinya berlantai lima. “Ada 40-an perusahaan yang menyewa di sini,” ucap pegawai pemasaran Wisma Laena Building Management, Tin Karningsih, Senin, 5 November 2012.

    Ketika Tempo berkeliling ruangan, dari 40-an perusahaan penghuni, ada dua usaha yang tampaknya milik keluarga Laena. Di lantai 1, gedung utama terdapat Laena Tour yang bergerak di perjalanan haji dan umrah. Di sebelahnya ada Laena Valas, usaha di bidang pertukaran mata uang asing. “Bangunan ini selesai 5 tahun yang lalu,” kata seorang petugas keamanan di sana.

    Seorang pegawai Wisma Laena menjelaskan bahwa bosnya juga memiliki properti di Tanjung Priok, Bekasi, dan Pekan Baru, Riau. Selain itu, Idris memiliki PT. Laenaco Utama yang merupakan perusahaan induk usaha-usahanya.

    SUNDARI

    Berita Terpopuler:
    Pemerasan BUMN: Upeti Rp 18 Miliar Merpati ke DPR

    Ini Nama Dua Anggota DPR yang Disebut Dahlan

    Dahlan Serahkan Dua Nama Peminta Upeti BUMN

    Proyek Eks Perusahaan Istri Anas Mangkrak

    Cerita Merpati Diperah DPR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.