KPK Kantongi Bukti Aliran Dana Hambalang  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengendara motor melintasi gedung Wisma Atlet di Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat 18 Mei 2012. Proyek senilai 1,2 trilyun ini dikerjakan oleh PT Wijaya Karya dan PT Adhi Tbk. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Pengendara motor melintasi gedung Wisma Atlet di Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat 18 Mei 2012. Proyek senilai 1,2 trilyun ini dikerjakan oleh PT Wijaya Karya dan PT Adhi Tbk. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta -  Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan bahwa tim penyidik kasus Hambalang telah mengantongi bukti terkait aliran dana Hambalang. Barang bukti ini didapatkan dari penggeledahan yang dilakukan tim di tujuh tempat, kemarin. "Hasil penggeledahan di beberapa tempat kemarin adalah beberapa dokumen dan transaksi keuangan yang berkaitan dengan rekanan proyek Hambalang," katanya.

    Johan mengatakan, KPK akan menelusuri lebih lanjut soal dokumen transaksi keuangan itu. Dokumen ini, menurut dia, akan disandingkan dengan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang diterima KPK dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. "KPK punya laporan transaksi mencurigakan dari PPATK, kemudian kami juga mendapatkan bukti transaksi-transaksi. Kami akan cek dulu," ujarnya.

    Selain PPATK, Badan Pemeriksa Keuangan sebenarnya juga sudah mengisyaratkan adanya kejanggalan dalam aliran dana Hambalang ini. Dalam laporan auditnya, BPK menyatakan telah menemukan sejumlah aliran dana, di antaranya kepada PT Dutasari Citra Laras yang diduga merugikan negara sebesar Rp 75 miliar.  

    FEBRIYAN

    Berita Terpopuler:
    Angelina Sondakh Akui Pertemuan di Kemenpora

    Dahlan Serahkan Daftar ''Pemeras'' BUMN Senin 

    Bentrokan Lampung Selatan Dipicu Pelecehan Seksual?

    Penyidik KPK yang Mundur Bertambah 3 Orang

    Kontras: Intimidasi ke Penyidik KPK yang Mundur 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.