Anggota DPR 'Palak' BUMN, Apa Kata Aria Bima  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Komisi VI DPR dari PDIP Aria Bima bersiap memberikan keterangan pers terkait skandal video porno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4). ANTARA/Andika Wahyu

    Wakil Ketua Komisi VI DPR dari PDIP Aria Bima bersiap memberikan keterangan pers terkait skandal video porno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4). ANTARA/Andika Wahyu

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Aria Bima, mengatakan ada kemungkinan anggotanya yang melakukan praktek "palak" pada perusahaan-perusahaan yang masuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, dia menjamin tak pernah ada kesepakatan atau aksi berjemaah seluruh Komisi dalam kecurangan ini.

    Sebab, selama enam tahun di Komisi VI, dia mengaku belum pernah menemui praktek "palak" ke BUMN ini. "Jadi, kemungkinan oknum Komisi mencatut nama sangat mungkin," kata Aria saat dihubungi Tempo, Senin, 29 Oktober 2012.

    Aria meminta kepada BUMN atau siapa pun yang tahu atau mengalami aksi "palak" ini untuk melapor. Namun, laporan  harus dengan bukti yang jelas. Jika ada oknum Komisi VI yang melakukan kecurangan ini, maka akan langsung diserahkan sesuai mekanisme yang ada. "Bisa kami serahkan ke BK (Badan Kehormatan) atau kami laporkan ke KPK," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

    Aria pun mengaku cemas dan waswas. Soalnya, sebagai Wakil Ketua Komisi VI, jika ada anggota yang "nakal", pasti dirinya ikut diperiksa oleh penegak hukum. "Tanggung jawab saya juga kalau benar-benar ada uang yang masuk ke Komisi VI," kata dia.

    Aria pun sudah mewanti-wanti setiap anggotanya untuk tidak berurusan dengan praktek haram ini. Apalagi auditor BPK pasti bisa mengusut aliran duit haram ini hingga siapa yang terlibat.

    Sebelumnya, sumber Tempo menyebut Badan Usaha Milik Negara harus menyiapkan duit sekitar Rp 1,5 miliar untuk setiap agenda rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR. Duit itu akan menjadi pelicin agar rapat berjalan lancar dan terkondisi.

    INDRA WIJAYA

    Berita Lainnya:
    Anggaran Militer Juga Terkena Kutipan DPR
    Sekali Rapat, DPR Minta Lebih dari Rp 1 Miliar 
    KPK Mulai Bidik Pimpinan Badan Anggaran DPR 
    Dipo Alam Tuding Permintaan Upeti DPR Masih Ada 
    Bank Indonesia Juga Jadi Sasaran Upeti DPR 
    Dirut RNI siap Ungkap Anggota DPR Peminta Upeti


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Maria Pauline Lumowa, Pembobol Bank BNI Diekstradisi dari Serbia

    Tersangka kasus pembobolan Bank BNI, Maria Pauline Lumowa diekstradisi dari Serbia. Dana Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun diduga jadi bancakan proyek.