Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Tak terpengaruh komentar berbagai pihak, Markas Besar Kepolisian RI tetap melanjutkan pengusutan kasus 27 Juli 1996. Saat ini, penyelidikan kasus itu baru mencapai tahap melengkapi petunjuk dan data. Rencananya, pekan ini, hasil pengusutan akan disampaikan kepada penyidik koneksitas dan jaksa penuntut umum.Menurut Kepala Bagian Reserse dan Kriminal Komisaris Jenderal Polisi Suyitno Landung, tidak ada perintah dari siapa pun kepada Polri untuk menunda pemeriksaan. Ia menambahkan, Presiden Megawati harus memberi perintah penundaan melalui surat resmi. "Harus ada surat tertulis, dan saya belum dengar ada perintah penundaan," katanya saat dihubungi Tempo News Room kemarin sore.Dalam kasus ini, katanya, belum ada calon presiden yang akan diperiksa. Sebelumnya, Kepala Polri Jenderal Pol. Da'i Bachtiar juga mengatakan, ia belum mendengar langsung keinginan Megawati untuk menunda pengusutan kasus 27 Juli. Da'i mengatakan, pihaknya akan menyerahkan proses hukum kepada penyidik koneksitas dan jaksa penuntut umum. "Sebab, proses hukum itu yang menentukan mereka. Tidak ada tanggung jawab politis," katanya.Seperti diberitakan Koran Tempo kemarin, Presiden Megawati menginginkan pengusutan kasus 27 ditunda hingga pemilihan presiden selesai. Keinginan Megawati itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pramono Anung, Jumat.Namun, Pramono kemarin mengatakan, ada salah pengertian yang ditangkap media massa dari pernyataannya. "Intinya yang saya katakan kemarin, Mega hanya tidak ingin ada intervensi penegakan hukum, sementara hal-hal lain yang berkaitan dengan penegakan hukum merupakan kewenangan institusi penegak hukum itu sendiri," kata Pramono "Ibu Mega sangat menghormati penegakan hukum sehingga beliau tidak ingin menggunakan instrumen apa pun yang berkaitan dengan capres lain dalam rangka melakukan intervensi," ujarnya seraya menambahkan bahwa Megawati sama sekali tak menginginkan kasus 27 Juli menjadi polemik. Bukan hanya Pramono yang melakukan klarifikasi. Kemarin, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mendatangi Mabes Polri untuk melakukan hal sama. Salah satu anggotanya, Dwi Ria Latifa, menegaskan, kedatangannya bersama Trimedya Panjaitan, Petrus Selestinus, dan Martin Erwan ke Mabes Polri bukan untuk melakukan intervensi pada perkara yang sedang ditangani Polri itu. "Kami datang untuk melakukan klarifikasi," kata Dwi.Menurut Dwi, TPDI merasa perlu melakukan hal itu karena, berdasarkan informasi dari media massa, kasus 27 Juli telah siap dilimpahkan ke kejaksaan. Ia juga menyebutkan, setiap mendekati Juli, kasus ini selalu muncul kembali, tapi selalu tanpa penyelesaian. Sementara itu, salah seorang korban tragedi itu, Andi Arief, menganggap upaya Presiden Megawati untuk mengungkapnya kembali hanyalah untuk mencari simpati menjelang pemilihan presiden. Menurut dia, apa pun yang ditempuh Mega saat ini cuma untuk kepentingan politik. "Apa pun langkah Mega tak akan berbuah simpati," ujarnya. Andi mengatakan, bila Mega benar-benar serius menegakkan hukum, seharusnya sejak jauh-jauh hari kasus ini sudah dituntaskan. Menurut dia, para korban sudah tidak percaya lagi ada itikad baik Mega untuk menuntaskannya. Kalaupun kasus ini terus diselidiki, ia hanya bisa menyandarkan harapan pada rezim yang bakal terpilih nanti--"Tentunya bukan Megawati dan calon-calon yang terindikasi terlibat kasus itu--kasus yang menuai simpati bagi Mega sebagai pihak tertindas saat itu." mawar kusuma/muhamad fasabeni/poernomo g. ridho
Iklan
