UGM Siap Beri Dukungan ke KPK

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prof. Dr. Pratikno, M.Soc, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), periode 2012-2017. TEMPO/Suryo Wibowo

    Prof. Dr. Pratikno, M.Soc, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), periode 2012-2017. TEMPO/Suryo Wibowo

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Rektor UGM, Pratikno, berencana menyatakan dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi di Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM pada Senin, 8 Oktober 2012. Pernyataan dukungan kepada lembaga antirasuah tersebut, kata Pratikno, merupakan pernyataan resmi UGM secara institusi. "Ya, besok pukul 9 di Pukat UGM," kata Pratikno saat dihubungi Tempo, Ahad, 7 Oktober 2012.

    Humas UGM, Wijayanti, menambahkan, keputusan penyampaian dukungan tersebut muncul pada Sabtu kemarin, atau sehari setelah Gedung KPK digeruduk oleh puluhan personel kepolisian pada Jumat malam. "Sejak Sabtu sudah muncul keputusan UGM secara institusi untuk menyampaikan dukungan ke KPK di Pukat pada hari Senin," ujar dia.

    Sebelumnya pada Sabtu, 6 Oktober 2012 sore, puluhan massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UGM sudah melakukan aksi keprihatinan terhadap penyerbuan gedung KPK oleh polisi di bundaran UGM. Mereka berorasi dan membawa spanduk protes terhadap upaya kriminalisasi penyidik lembaga antirasuah tersebut. Dalam aksi itu mereka membentangkan papan berisi tanda tangan dukungan penuntasan kasus simulator kemudi.

    Koordinator kebijakan eksternal BEM KM UGM, Ahmad Rizky, yang memimpin aksi itu, mengatakan organisasinya medesak Presiden mengambil langkah untuk membantu KPK segera menuntaskan kasus simulator kemudi. Rizky dalam aksi tersebut juga meminta Presiden dan seluruh jajaran pemerintahannya segera menyatakan penolakan terhadap upaya kriminalisasi KPK. "Kami dukung KPK segera menuntaskan kasus simulator kemudi," ujar dia kepada wartawan.

    Pada hari yang sama, seusai berbicara di sebuah seminar korupsi di Magister Manajemen UGM, Direktur Bidang Advokasi Pukat UGM, Oce Madril, mendesak Presiden SBY segera campur tangan dalam penyelesaian kasus simulator kemudi. Kata Oce, saat ini Presiden tidak bisa sekadar memberikan imbauan, atau malah diam, melainkan harus memerintahkan Kapolri Timur Pradopo agar membukakan pintu bagi KPK untuk melakukan tugas "bersih-bersih" di lembaganya. "Kalau Presiden tak segera mengambil langkah itu, ini mencederai kewenanganya. Padahal, dia punya otoritas untuk memperkuat KPK," kata dia.

    ADDI MAWAHIBUN IDHOM

    Baca juga:

    Dukung #SAVEKPK

    Presiden Akan Beri Pernyataan Soal Simulator SIM
    Polisi Berdalih Korban Novel Baru Menuntut

    Djoko Suyanto Siap Pertemukan KPK-Polisi

    Novel: Saya Sudah Menyangka Bakal Dikriminalisasi

    Infografis: Yang Tersandung Simulator

    Infografis: Lima Keganjilan Langkah Polisi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.