Film G30S, Satu dari Sekian Propaganda Orde Baru

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Amaroso Katamsi, yang berperan sebagai Suharto, dalam film G30S/PKI. indonesianfilmcenter.com

    Amaroso Katamsi, yang berperan sebagai Suharto, dalam film G30S/PKI. indonesianfilmcenter.com

    TEMPO.CO, Jakarta -Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam mengatakan film ‘Pengkhianatan G30S’ adalah satu dari sekian banyak propaganda rezim Orde Baru untuk mendiskreditkan Partai Komunis Indonesia. “Masih ada propaganda selain film,” kata Asvi saat dihubungi Tempo, Kamis 27 September 2012. Cara pembusukan terhadap PKI lainnya, dengan museum pembantaian dan melalui buku-buku sejarah.

    Museum yang dimaksud Asvi, semisal museum di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Di Lapangan Peringatan Lubang Buaya yang dibangun tahun 1993, berdiri Monumen Pancasila, sumur tempat para korban dibuang, sampai dibikinkan dioramanya. Sementara buku-buku sejarah  memuat informasi yang tak berimbang tentang PKI.

    “Pemerintah Orde Baru ingin melegitimasi rezim yang didominasi militer,” ujar Asvi. Bedirinya museum di Lubang Buaya itu, lanjut dia, merupakan jawaban Orde Baru atas gerakan para ekstrem kiri.

    Asvi menilai, Orde Baru berhasil menanamkan stigma negatif kepada PKI. Buktinya, selama puluhan tahun masykarakat ‘ketakutan’ ketika mendengar segala sesuatu yang berkaitan dengan PKI. “Mau mantu saja bisa batal kalau calonnya ada ‘bau’ PKI-nya,” ujarnya.

    Dia melanjutkan, semestinya pemerintah memberikan pemulihan kepada mereka yang telah terstigma negatif tadi. Atau, Asvi menambahkan, mereka yang dirugikan lantaran stigma tersebut mengajukan gugatan hukum supaya hak-haknya dipulihkan.

    Contohnya, kata dia, seorang mantan penari dan penyanyi istana, Nani Nurani yang mengajukan gugatan kepada pemerintah melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia dihukum penjara selama 7 tahun tanpa proses persidangan lantaran pernah tampil sekali di Istana Cipanas dalam acara ulang tahun PKI. Setelah bebas, Nani harus menjalani wajib lapor dan tidak mendapatkan KTP seumur hidup. “Mestinya pemerintah membuat rekonsiliasi untuk memulihkan hak-hak mereka,” kata Asvi.

    RINI K

    Berita Terkait
    Saat G30S, Bung Karno Teradang Kepungan Tentara

    Cerita Anak Jenderal D.I. Panjaitan Soal G30S/PKI

    Mirip, Keke Tumbuan Didapuk Jadi Ade Irma Suryani

    Alasan Umar Kayam Mau Jadi Soekarno

    Proses Arifin C Noer Bikin Pengkhianatan G 30 S

    3 Pemeran Sentral di Film Pengkhianatan G 30 S

    Edisi Khusus Gerakan 30 September


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Bagi-bagi Jatah Menteri di Komposisi Kabinet Jokowi

    Partai koalisi pemerintah membahas komposisi kabinet Jokowi - Ma'ruf. Berikut gambaran komposisi kabinet berdasarkan partai pendukung pasangan itu.