Minggu, 18 November 2018

Film Pengkhianatan G30S/PKI, Propaganda Berhasilkah?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Siswa siswi SMAN 9 Bandung nonton bareng film Pengkhianatan G30S PKI, di Gedung Indonesia Menggugat. TEMPO/Prima Mulia

    Siswa siswi SMAN 9 Bandung nonton bareng film Pengkhianatan G30S PKI, di Gedung Indonesia Menggugat. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Semasa Orde Baru, ada adegan horor yang tayang tiap 30 September. Horor karena di stasiun televisi nasional memutar satu film berjudul Pengkhianatan G30S/PKI. Di dalamnya banyak adegan berdarah dari penyiksaan para jenderal, tawa puas para penyiksa, hingga pengambilan mayat korban tragedi yang terjadi pada tanggal terakhir di bulan September, 47 tahun silam.

    “Film ini sengaja dibuat untuk memberi tahu rakyat bagaimana peran PKI (Partai Komunis Indonesia) saat itu. Jadi, memang ada semacam muatan politik,” ujar Amoroso Katamsi, pemeran Presiden Soeharto dalam film Pengkhianatan G30S/PKI.

    Amoroso yang ditemui, Rabu, 26 September 2012, menuturkan bahwa memang kondisi PKI terhadap rakyat Indonesia seperti adanya film. “Tapi memang ada beberapa adegan yang berlebihan,” pria berusia 72 tahun ini.

    Sejarawan Hilmar Farid menyatakan dengan tegas bahwa film tersebut adalah propaganda Orde Baru. “Dari segi produksi, kita lihat pembuatannya, ditangani langsung PPFN (Pusat Produksi Film Nasional) dengan restu Soeharto,” tulis dia dalam surat elektronik,” ujar dia. Sehingga, isi film pun mewakili pandangan Orde Baru tentang peristiwa 30 September 1965. “Dan sejumlah fantasinya.”

    Film Pengkhianatan G30S/PKI yang berdurasi sekitar 220 menit ini diproduksi pada 1984 dan almarhum Arifin C. Noer didapuk menjadi sutradara film itu. Pada masa pemerintahannya, Presiden Soeharto memerintahkan TVRI untuk menayangkan film itu setiap tanggal 30 September. Murid-murid sekolah juga diwajibkan menonton film propaganda tentang pemberontakan PKI versi Soeharto atau Orde Baru ini.

    Tempo, pada September 2000 silam, membuat jajak pendapat tentang pengaruh film yang disutradarai Arifin C. Noer ini. Hasil indoktrinasi lewat buku sejarah dan media propaganda itu sungguh dahsyat. Responden dari 1.110 pelajar SMA di tiga kota (Surabaya, Medan, dan Jakarta) jadi begitu konservatif, menolak semua yang berbau PKI dan komunis.

    Menurut sebagian besar responden, komunisme itu melulu paham yang antiagama (69 persen) dan sangat radikal (24 persen). Meskipun komunisme sudah ditumpas puluhan tahun silam dari bumi Indonesia -dan tak laku dijual sebagai ideologi di berbagai negara- banyak yang masih percaya ia akan bangkit kembali (47 persen). Karena itu, separuh responden berpendapat sebaiknya komunisme tak diajarkan sebagai ilmu pengetahuan. Buku-buku tentang komunisme juga sebaiknya dilarang beredar.

    Sebagian besar responden juga percaya adegan yang ada dalam Pengkhianatan G30S/PKI itu benar-benar terjadi. Padahal, faktanya belum tentu demikian. Sulami, seorang bekas anggota Gerwani, organisasi onderbouw PKI, contohnya, menyangkal ada anggota kelompoknya yang menari-nari di Lubang Buaya sewaktu para jenderal dibawa ke sana, seperti yang digambarkan dalam film itu. Kepada Tempo, Sulami bahkan menolak disebut terlibat dalam gerakan penculikan itu.

    Hilmar menguraikan, film tersebut berhasil melanggengkan kebencian terhadap PKI. “Sebab, film yang diputar tiap tahun itu menyebarkan cerita bohong tentang kejahatan di Lubang Buaya,” ujar dia. Dengan target generasi muda, menurut dia, Orde Baru berhasil menemukan cara yang efektif untuk menanamkan kebencian terhadap PKI. “Yang dengan sendirinya menambah kuat legitimasi Soeharto,” kata peneliti dari Indonesian Institute of Social History ini.

    Menurut data Peredaran Film Nasional yang tertulis dalam situs filmindonesia.or.id judul semula Pengkhinatan G 30 S/PKI adalah SOB (Sejarah Orde Baru). Karya berdana Rp 800 juta tersebut menjadi film terlaris pertama di Jakarta pada 1984 dengan 699.282 penonton. Jumlah ini merupakan rekor tersendiri, yang belum terpecahkan hingga 1995. Tapi ketika reformasi bergulir, pada September 1998, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah mengumumkan film yang dibuat pada 1984 ini diputuskan tidak diputar atau diedarkan lagi. Begitu juga film-film Janur Kuning (1979) dan Serangan Fajar (1981). Alasannya, berbau rekayasa sejarah dan mengkultuskan seorang presiden.

    Kini, memperingati kejadian 30 September, Tempo.co menulis sejumlah catatan tentang pembuatan film tersebut. Mulai dari kisah sutradara, pemain, dan semua pihak yang terlibat dalam pembuatan film termahal di masanya ini.

    DIANING SARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Agar Merpati Kembali Mengangkasa

    Sebelum PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) berpotensi kembali beroperasi, berikut sejumlah syarat agar Merpati Airlines dapat kembali ke angkasa.