Pengungsi Syiah Madura Tahu Relokasi dari Wartawan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah perempuan dan anak-anak warga Syiah korban konflik SARA terpaksa mengungsi Gedung Olah Raga, Sampang, Madura. TEMPO/Fully Syafi

    Sejumlah perempuan dan anak-anak warga Syiah korban konflik SARA terpaksa mengungsi Gedung Olah Raga, Sampang, Madura. TEMPO/Fully Syafi

    TEMPO.CO, Sampang - Pemuka Syiah Sampang, Iklil Almilal, mengatakan pihaknya tidak pernah diajak bicara dan dilibatkan secara langsung berkaitan dengan rencana relokasi warga Syiah yang kini berada di tempat pengungsian di Gedung Olahraga (GOR) Sampang.

    Menurut Iklil, Pemerintah Kabupaten Sampang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maupun pemerintah pusat tidak pernah membahas masalah relokasi tersebut dengan warga Syiah. "Kami tahu ada wacana relokasi justru dari wartawan," katanya kepada Tempo, Senin, 10 September 2012.

    Hal inilah, kata Iklil, yang membuat jemaah Syiah bersikeras menolak direlokasi. Menurut Iklil, sebagai korban, pihaknya paling tahu mana yang terbaik, apakah direlokasi atau tidak. Pengungsi juga perlu tahu relokasi yang dimaksud pemerintah seperti apa. "Apa yang kami inginkan pemerintah tidak mau tahu," ujarnya.

    Iklil berharap meskipun ada perwakilan dari Ahlul Bait Indonesia, pengungsi harus dilibatkan langsung dalam setiap pengambilan keputusan terkait masa depan pengungsi Syiah.

    Iklil mengingatkan, berkaca pada kasus pengikut Ahmadiyah yang ditempatkan di Gerung, Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, ternyata langkah relokasi tidak menyelesaikan masalah. Tujuh tahun direlokasi, Ahmadiyah di Lombok masih hidup dalam tekanan.

    Iklil membayangkan jika pengungsi Syiah direlokasi ke rumah susun Jemundo, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana banyak tersiar di media. Lalu, siapa yang akan membayar sewa rumahnya. Jika uang sewa dijamin pemerintah, tapi sampai kapan? Apakah pemerintah mau menjamin ketersediaan lapangan kerja. Kemudian, kata Iklil, nasib rumah dan tanah pengungsi juga akan diganti berapa? Iklil bahkan tidak yakin Pemerintah Kabupaten Sampang bersedia melakukan penggantian itu.

    Pada kerusuhan pertama Desember 2011, hingga kini tidak satu sen pun uang yang diterima dari pemerintah untuk mengganti rumah yang dibakar. "Daripada buang biaya untuk merelokasi kami, lebih baik dananya diberikan kepada kami untuk membangun kembali rumah kami di Nangkernang," ucapnya.

    MUSTHOFA BISRI

    Berita terpopuler lainnya:
    Tanda Tanya Ongen di Kasus Munir
    Polisi Kejar Pencopet Smartphone Menteri Amir

    Nonton Matah Ati, Jokowi pilih Lesehan

    Ditemukan Gambar Yesus di Buku Panduan Haji
    Alasan Munir Pilih Garuda Indonesia

    Munir dan Mobil Toyota Mark Putih Kesayangannya

    Foke: Parpol Islam Sudah Tak ''Terkotak-Kotak'' 

    God Bless Manggung untuk Jokowi

    Golkar Diminta Tidak Tersandera Bisnis Bakrie


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK, Tudingan Kubu Prabowo - Sandiaga soal Pilpres 2019

    Pada 16 Juni 2019, Tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga menyatakan mempersiapkan dokumen dan alat bukti soal sengketa Pilpres 2019 ke Sidang MK.