TEMPO.CO, Jember - Para aktivis Gerakan Peduli Perempuan (GPP) Jember mengecam kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jember, Jawa Timur, yang dinilai tidak serius mengatasi masalah buta aksara. Mereka juga menuntut pejabat Pemerintah Kabupaten Jember agar mampu mengurangi angka buta aksara di Jember yang jumlahnya paling besar di Indonesia.
"Selain melakukan progran keaksaraan yang serius, harus ada audit dan transparansi anggaran program Keaksaraan Fungsional (KF)," kata Direktur GPP Jember, Ummal Hoir, Senin, 10 September 2012.
Ummal menjelaskan bahwa berdasarkan data Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (Ditjen PNFI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan awal 2010 lalu, sebanyak 142 kabupaten di Indonesia mendapat perhatian untuk penuntasan buta aksara. Kabupaten yang memiliki warga buta aksara paling banyak adalah Jember (232.000 orang).
Kemudian pada akhir 2010 dinyatakan bahwa 204.069 warga Jember yang buta aksara pada usia 15 tahun ke atas atau sekitar 10,74 persen dari jumlah angka buta aksara secara nasional (1,9 juta orang). "Padahal, tahun 2007 dan 2009 Pemerintah Kabupaten Jember mendapat penghargaan dari pemerintah pusat karena dinilai berhasil memberantas buta aksara," ujar Ummal.
Berdasarkan hasil investigasi GPP dalam beberapa bulan terakhir, kata Ummal, ditemukan berbagai indikasi penyelewengan dana progran Keaksaraan Fungsional di Jember. Di antaranya anggaran untuk honor pengajar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselewengkan pejabat Pemerintah Kabpaten dan Dinas Pendidikan.
"Honor tutor yang mestinya Rp 600 ribu per bulan, hanya diberikan Rp 150 ribu hingga Rp 300 ribu. Belum lagi anggaran untuk fasilitas peserta kelas buta aksara," katanya mengungkapkan hasil temuan.
Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang membidangi masalah pendidikan dan kesehatan, Ayub Junaidi, mengaku terkejut terhadap fakta bahwa angka buta aksara di Jember tertinggi di Indonesia. "Padahal, anggaran program itu dari APBD naik terus. Tahun 2011 sekitar Rp 600 juta," ucapnya.
Berasarkan data yang dihimpun Tempo, dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2012, pada pos anggaran pengentasan pendidikan keaksaraan terdapat dana Rp 896,5 juta. Anggaran itu masuk dalam alokasi dana yang diterima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jember.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jember, Bambang Hariono, menyatakan ada perbedaan data antara yang dimiliki Ditjen PNFI dengan data Dinas Pendidikan Jember. Data Ditjen PNFI merpakan hasil kajian Badan Pusat Statistik (BPS). "Sekarang tim Dinas Pendidikan Jember masih mendata ulang. Pendataan kami juga melibatkan aparat kelurahan, desa, dusun, RT dan RW," katanya.
Bambang juga membantah adanya penyelewengan anggaran program keaksaraan fungsional. Sebab anggaran telah digunakan sesuai prosedur dan peruntukannya. "Nyatanya tidak ada masalah (audit BPK dan laporan penyelewengan ke aparat hukum) sampai sekarang," tuturnya.
MAHBUB DJNAIDY
Berita terpopuler lainnya:
Tanda Tanya Ongen di Kasus Munir
Polisi Kejar Pencopet Smartphone Menteri Amir
Nonton Matah Ati, Jokowi pilih Lesehan
Putaran Kedua, Foke Bicara SMS Hipnotis
Malam Ini, Jokowi Wisata Kuliner Bakso Kotak-Kotak
Alasan Munir Pilih Garuda Indonesia
Ditemukan Gambar Yesus di Buku Panduan Haji
Munir dan Mobil Toyota Mark Putih Kesayangannya
Foke: Parpol Islam Sudah Tak ''Terkotak-Kotak''
God Bless Manggung untuk Jokowi
