Wantimpres Minta KPK Usut Dana Otonomi Papua

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Distrik Paniai, Papua (tanda A). (diolah dari google.maps)

    Distrik Paniai, Papua (tanda A). (diolah dari google.maps)

    TEMPO.CO , Jakarta:Anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Hukum dan HAM Albert Hasibuan mengungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi harus hadir di Papua. "Keluhan masyarakat Papua, dana otonomi khusus besar tetapi tidak dirasakan oleh masyarakat. Jadi KPK harus hadir agar bisa diselidiki ada atau tidaknya penyelewengan dana Otonomi Khusus," kata Albert, saat dihubungi, Kamis 6 September 2012.

    Kehadiran KPK merupakan poin rekomendasi kedua hasil kunjungan Albert ke Jayapura dan Wamena selama Senin, 3 September 2012 hingga Kamis, 6 September 2012. Rencananya, Albert akan menyusun empat poin rekomendasi untuk dimasukkan sebagai materi dialog dan komunikasi konstruktif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah Papua dan Papua Barat serta masyarakat setempat.

    Dalam kunjungannya, Albert bertemu dengan pemerintah daerah, polisi, tentara, tokoh masyarakat, Majelis Rakyat Papua, lembaga swadaya masyarakat hingga tokoh gereja. "Hasil utamanya ternyata masyarakat yang dahulu senang dengan dijadinya Papua sebagai Otonomi Khusus, sekarang sudah antipati," kata dia.

    Ketiga poin rekomendasi lainnya, yaitu evaluasi otonomi khusus sejak tahun 2001, pembahasan masalah keamanan sporadis yang menyebabkan iklim ketakutan di Papua, juga penyelesaian serta penindakan pelanggaran HAM yang terjadi di bumi Cendrawasih ini. "Masyarakat Papua menyatakan otonomi khusus tidak dilaksanakan dengan baik. Ada kelemahan-kelemahan tertentu karena implementasi otsus yang tidak baik," kata dia.

    Namun, Albert melanjutkan, dirinya tidak bisa menyampaikan rekomendasi ini melalui pembicaraan lintas instansi dengan KPK ataupun Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. "Saya hanya merekomendasikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tindak lanjutnya tergantung presiden," mantan anggota Komnas HAM ini melanjutkan.

    Dia pun menyimpan harapan besar dialog bisa berjalan dengan baik nantinya. "Presiden Yudhoyono telah menyatakan agar Papua dibangun dengan hati. Dengan begitu pejabat pusat maupun daerah jangan main-main, jangan sampai terulang," dia menambahkan.

    ARYANI KRISTANTI

    Berita Terpopuler
    Hari Ini Sidang Perdana Angelina Sondakh

    PDIP: Wayan Koster Siap Bersaksi dalam Kasus Angie

    Raja Kembar Paku Alam Memusingkan DPRD Yogyakarta

    Kerugian Rumah Salah Sasaran Densus 88 Ditanggung

    Rustriningsih Segera Tantang Bibit di Pilgub

    Tersangka Teror Solo Minta Maaf




     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    RUU IKN: Ibu Kota Negara Baru Dinamai Nusantara

    Dengan UU IKN, pembangunan akan dilakukan secara bertahap. Ada tiga kementrian dan lebih dari dua ribu PNS yang akan dipindahkan pada tahap awal.