DPR Tuntut Tanggung Jawab Bupati Sampang  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rangka sepeda yang hangus terbakar di antara puing rumah yang dibakar ketika konflik di Desa Karang Gayam, Sampang, Madura, Senin, (8/27). TEMPO/Fully Syafi

    Rangka sepeda yang hangus terbakar di antara puing rumah yang dibakar ketika konflik di Desa Karang Gayam, Sampang, Madura, Senin, (8/27). TEMPO/Fully Syafi

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pertahanan dan Intelijen Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanuddin menilai Bupati Sampang dan Kepala Kepolisian Resor Sampang harus bertanggung jawab atas tragedi yang menimpa komunitas Syiah di sana. Menurut dia, dua pucuk pimpinan ini lebih bertanggung jawab ketimbang aparat intelijen seperti pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kepala daerah dan pimpinan aparat kepolisian itu dalam undang-undang berkewajiban melindungi semua masyarakat," ujarnya kepada Tempo di kompleks parlemen, Selasa, 28 Agustus 2012.

    Ahad kemarin, terjadi penyerangan terhadap kelompok Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur. Rumah milik Tajul Muluk, pemimpin Syiah Sampang, dan para pengikutnya diserang, yang  menewaskan satu orang, lima orang kritis, serta ratusan anak-anak mengalami trauma kejiwaan karena menyaksikan aksi brutal itu. Presiden SBY menilai kejadian ini disebabkan oleh lemahnya intelijen. Menurut Presiden, peristiwa ini bisa dielakkan jika aparat intelijen sigap.

    Hasanuddin mengatakan intelijen di era Reformasi tidak sama dengan intel di zaman Orde Baru. Di era Orde Baru, intel juga bertindak sebagai eksekutor yang melakukan tindakan dan kegiatan operasional dan boleh "melakukan" apa pun. "Di era demokrasi, intel terbatas hanya mencari, mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan informasi. Kesimpulannya diberikan pada eksekutor. Pada level daerah itu, gubernur, bupati, wali kota, kepala polres, Komandan Distrik Militer, sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat," kata dia.

    "Presiden tampaknya masih menggunakan pemahaman intelijen Orba," ujarnya. Dalam kasus Sampang, menurut dia, intelijen sebenarnya sudah memberikan informasi kepada para eksekutor. Namun, informasi yang diberikan intelijen seperti diabaikan. "Sehingga yang salah itu bukan intelnya. Tapi Kepala Daerah dan Kapolres sebagai pimpinan Kominda (Komunitas Intel Daerah)," kata Hasanuddin.

    Pengabaian informasi seperti ini, menurut Hasanuddin, bukan terjadi sekali ini. Dia berharap, Presiden tidak hanya melakukan retorika dengan menurunkan menteri-menterinya ke Sampang. Hasanuddin meminta pemerintah segera membentuk tim evaluasi kasus ini untuk dijadikan perbaikan dalam menangani konflik yang akan datang. Pola koordinasi dan pemanfaatan informasi intelijen harus dievaluasi menyeluruh.

    "Saya meminta SBY lebih serius menangani konflik di daerah lainnya, jangan hanya di Sampang."

    FEBRIYAN

    Berita Terpopuler Lainnya:
    Gubernur Soekarwo Akui Kecolongan Kasus Sampang
    6 Warga Syiah Sampang Dievakuasi dari Hutan
    Para Menteri Pindah Rapat Soal Sampang Di Grahadi
    Suami Diam-diam Jadi Donor Sperma, Istri Menggugat

    Survei: Wanita Malaysia Paling Tak Setia

    Istri Wayne Rooney Berpesta Ketika Suaminya Sakit



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.